Oded: LPPD Kota Bandung Harus yang Terbaik

Bandung, Jurnalmedia.com – Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menerima kunjungan Tim penilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) di balai kota Bandung, Senin (14/8/2017).

Kedatangan Tim tingkat provinsi jawa barat tersebut akan melakukan penilaian atas kinerja yang telah dicapai Pemkot Bandung sampai dengan tahun 2016.

Kunjungan observasi lapangan tersebut bertujuan untuk melakukan cek dan ricek terhadap data yang dilaporkan oleh kepala daerah melalui PPD, apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak. Kemudian berdialog langsung dan mengamati kondisinya real di lapangan berjalannya fungsi pelayanan publik.

Dalam kesempatannya, Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyampaikan, evaluasi tersebut menjadi motivasi sekaligus masukan bagi Pemkot Bandung untuk meningkatkan peringkat LPPD Kota Bandung di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Seperti yang diketahui bersama sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Kota Bandung terus berupaya memperbaiki capaian LPPD dan penilaian atas laporan keuangan baik dari sisi perjanjiannya penyajiannya maupun dari akurasi data.

“Upaya itu tentu sangat penting selain merupakan gambaran kinerja pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan kepala daerah. LPPD juga berfungsi sebagai wahana menyajikan dan mengsingkronkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan,”jelasnya.

LPPD merupakan amanat dari undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga Permendagri nomor 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Kita tahu berbagai konsekuensi tentunya jika Pemerintah Daerah itu menjadikan LPPD dengan baik, Insya Allah akan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Alhamdulillah kita ranking 6 tingkat Nasional. Saya juga ucapkan terima kasih kepada SKPD yang telah bekerja keras untuk memberikan pelayanan yang baik. Bentuk konsekuensi lainnya apabila tidak dapat memberikan penyajian yang baik kemudian kita pasti tidak akan dapat apresiasi dari pemerintah pusat,”tuturnya.

Ditambahkan Oded, hal itulah yang menurutnya harus diperhatikan bersama karena berbagai pencapaian kinerja hanya akan menjadi sia-sia.

“Yang paling penting kita harus mampu menyajikan urusan desentralisasi. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan serta penyajian indikator. Tidak bisa dipungkiri jika selama ini pasang surut LPPD Kota Bandung dari tahun ke tahun juga tidak sama, namun kita dapat bersyukur di tahun 2017 ini Pemerintah Kota Bandung Alhamdulillah berhasil masuk 10 besar dan berada di peringkat 6 tingkat nasional. Prestasi ini tentu saja menjadi sebuah energi bagi kita semua sehingga di tahun-tahun mendatang Pemkot Bandung bisa terus meraih Apakah terbaik syukur bisa berada peringkat pertama di tingkat nasional Insya Allah,”ujar Oded.

Lanjutnya, Ketua Tim EPPD provinsi Jawa Barat Tinne Fortuna Darya menyampaikan, LPPD digunakan sebagai bahan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil evaluasi LPPD digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam UU no 23 tahun 2014 menjelaskan mengenai penyederhanaan penyusunan pelaporan. Karena itu pemerintah sekarang ini sedang menyusun dalam bentuk pelaporan dan pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”ujarnya.

Ditambahkan Tinne, pelaksanaan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan surat perintah yang diterima yaitu dilaksanakan sejak tanggal 14 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2017.

Lanjutnya, tahapan evaluasi diantaranya mencermati laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara evaluasi dan mencermati validasi, verifikasi dan klarifikasi data.

Untuk Metode evaluasi yakni menghitung dan menilai indeks komposit dua variabel utama yaitu indeks pencapaian kerja dan indeks kesesuaian materi. Penilaian terhadap variabel indeks kinerja terdiri dari tataran pengambilan kebijakan dan pada tataran pelaksana
tugas kebijakan.

Hal tersebut meliputi kepala daerah dan DPRD, pada tataran pelaksanaan kebijakan meliputi kinerja SKPD. Terdiri dari 9 aspek, 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek tingkat capaian kerja atau standar penilaian mutu. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang terkait dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan meliputi kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan daerah, pengelolaan Kepegawaian Daerah perencanaan pembangunan daerah pengelolaan keuangan daerah pengelolaan barang milik daerah pemberian partisipasi terhadap masyarakat.

“Evaluasi terhadap LPPD kota Bandung dilaksanakan oleh tim daerah LPPD yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat sekretariat daerah provinsi dan inspektorat provinsi,”jelasnya.

Tindak lanjut Terhadap pemerintah daerah yang dinilai kinerjanya tertinggi 3 Provinsi 10 Kabupaten dan 10 kota selama 3 tahun berturut-turut diusulkan untuk diberikan penghargaan tanda kehormatan. Terhadap kepala daerah yang berkinerja tinggi yaitu 1 tahun diusulkan untuk diberikan penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Alhamdulillah dan selamat kepada pemerintah kota Bandung yang berdasarkan Kemendagri peringkat ke 6 tingkat nasional dengan nilai 3,0401. Nilai ini sangat tinggi, sehingga kepala daerah memperoleh penghargaan tanda kehormatan satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha yang telah diserahkan di Sidoarjo.”tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan Ditjen OTDA Irda Nurismi menyampaikan, ternyata Kota Bandung itu pernah melakukan MoU atau perjanjian kerjasama dengan beberapa negara terkait Smart City.

“Artinya Kota Bandung siap memberikan aplikasi yang siap pakai untuk di duplikasikan ke daerah-daerah yang lain,”ujarnya.

Ditambahkan Irda, hal tersebut tentu saja harus memberikan yang terbaik bagi kota Bandung, dirinya melihat Pemkot Bandung dengan e-government yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan yang terbaik dalam LPPD.

“Saya harap kota Bandung memberikan pelayanan yang baik, agar LPPD berjalan lancar dan nilai untuk kota Bandung mudah mudahan memuaskan,”ujar Irda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *