Pelayanan Publik Terbaik, Kota Bandung Makin Juara

Bandung, Jurnalmedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyabet empat penghargaan sekaligus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI pada 27 November 2018 lalu. Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSUD Kota Bandung.

Wali Kota Bandung meraih anugerah sebagai Pembina Pelayanan Publik dengan kategori Sangat Baik. Sementara Disdukcapil, DPMPTSP, dan RSUD Kota Bandung menjadi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori Sangat Baik.

Tak hanya itu, Kementerian Sosial RI juga menganugerahi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung atas komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak jalanan. Dinsosnangkis menerima penghargaan tersebut pada 28 November 2018 lalu.

Bagi Disdukcapil dan RSUD Kota Bandung, raihan penghargaan tersebut merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Sementara itu, bagi Dinsosnangkis penghargaan ini merupakan yang pertama di usia lembaga yang menginjak tahun ketiga itu.

Sekretaris Disdukcapil Kota Bandung, Uum Sumiati mengungkapkan, penghargaan tersebut diraih berkat berbagai inovasi yang lahir dari semangat melayani para ASN Disdukcapil. Uum juga berterima kasih kepada masyarakat atas kerja sama dan partisipasi dalam pengelolaan data kependudukan.

“Kami melayanani pencatatan dan layanan data kependudukan. Alhamdulillah, kami berterimakasih karena kalau tidak ada respon dari masyarakat, kami tidak bisa memetik hasil seperti ini,” tutur Uum dalam Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika Balai Kota Bandung, Kamis (29/11/2018).

Ia menyebutkan, ada berbagai jenis layanan, mulai dari Mepeling (Memberikan Pelayanan Keliling), pemberian data kependudukan yang langsung diantar ke rumah, hingga inovasi yang akan segera digulirkan oleh lembaga yang dikepalai oleh Popong Nuraeni itu.

“Pelayanan kita desentralisasikan ke 30 kecamatan. Jadi pelayanan tidak hanya di kantor Disdukcapil. Kita juga punya mobil pelayanan KTP elektronik (Mepeling), sampai pembuatan akta kelahiran dan kematian,” tutur Uum.

Disdukcapil bahkan telah membuka layanan kependudukan di pusat perbelanjaan Festival Citylink bagi warga yang tidak sempat datang ke lokasi perekaman pada hari kerja.

Dalam waktu dekat, Disdukcapil akan segera meluncurkan sistem pembuatan akta kelahiran online yang terintegrasi secara nasional. Aplikasi itu akan diberi nama Salaman, kependekan dari Selesai dalam Genggaman.

“Jadi semua sudah online, tak perlu lagi datang ke kantor,” imbuhnya.

Uum menjelaskan, hingga saat ini telah ada 18 Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan yang disediakan Disdukcapil. Salah satunya adalah rumah sakit. Data tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan pelayanan.

“Misalnya di RSKIA Kota Bandung dulu perlu 7 menit untuk mendata pasien. Sekarang dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) cukup 2 menit saja,” akunya.

Bahkan bila seorang ibu melahirkan di sana, dengan data kependudukan yang sudah terintegrasi akan langsung mendapatkan 3 dokumen kependudukan saat keluar dari rumah sakit. Ketiganya yaitu akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga yang sudah tertera nama sang anak.

Tak sampai di situ, data kependudukan juga bisa dimanfaatkan oleh lembaga yang diperbolehkan oleh Undang Undang, seperti untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan untuk fasilitas pemilihan umum.

“Misalnya Dinsosnangkis tak usah lagi meminta data dengan mengirim surat untuk mencocokkan data warga miskin. Sekarang Dinsosnangkis sudah diberi hak akses, tinggal dibuka saja, dicek apakah dia warga Kota Bandung atau bukan, dan dan apakah layak diberi bantuan atau tidak,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di RSUD Kota Bandung. Rumah sakit pemerintah yang fokus pada pelayanan warga kelas ekonomi menengah ke bawah itu punya banyak cara untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin.

Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung, Exsenveny Lalopua, salah satu kunci untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara prima adalah masyarakat harus tahu standar pelayanan RSUD Kota Bandung.

“Standar pelayanan harus diketahui masyarakat, dilaksanakan dan ada evaluasi berkelanjutan. Harus ada indeks kepuasan masyarakat. Apakah masyarakat puas atau tidak. Kalau tidak puas, kami akan memperbaiki. Ada standar Plan-Do-Study-Action (PDSA). Dengan begitu kita bisa lebih tanggap kalau pelayanan belum memuaskan,” ungkap perempuan yang karib disapa Veny itu.

Di sisi lain, Veny menekankan adanya edukasi bagi warga pengguna layanan rumah sakit. Menurutnya, bisa saja publik merasa tidak puas karena mereka belum paham tentang standar pelayanan rumah sakit.

“Makanya setiap pagi ada petugas saya yang menyapa warga di rumah sakit. Ia berdiri dan menjelaskan tentang layanan di rumah sakit. Itu kita namakan Morning Greeting,” papar Veny.

Ia mengakui, ada banyak keterbatasan fasilitas di rumah sakit itu, salah satunya adalah keterbatasan lahan parkir. Namun tim rumah sakit tak pernah menyerah pada kondisi. Veny mengatur sedemikian rupa agar kondisi parkir bisa memadai untuk pengunjung dan kondisi darurat.

“Pokoknya lahan parkir itu nggak boleh digunakan oleh karyawan rumah sakit. Hanya untuk pasien, satu ambulans, satu mobil jenazah, dan ada ruang untuk drop off,” ucapnya.

Rumah sakit yang berlokasi di Ujungberung itu pun bahkan sampai bekerja sama dengan penyedia jasa transportasi online untuk menyadiakan pickup point di dalam Rumah sakit.

“Biar mereka nggak usah bawa kendaraan, cukup pakai transportasi online, diantar, tapi nggak perlu parkir. Nanti dijemput lagi,” katanya.

Lain halnya dengan Dinsosnangkis yang mengunggulkan sistem pelayanan satu pintu. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsosnangkis Kota Bandung, Soni Bachtiyar mengatakan, seluruh penanganan untuk warga miskin dikoordinasikan oleh satu dinas secara terpadu.

“Jadi warga miskin hanya tinggal datang ke Dinsosnangkis. Mereka tidak akan terombang-ambing harus ke sana ke mari. Biar datang ke kami, nanti kami yang koordinasikan,” jelas Soni.

Termasuk juga soal penanganan rehabilitasi anak jalanan. Soni mengaku adanya Pusat Kesejahteraan Sosial yang akan segera rampung menjadi komitmen pemerintah untuk serius memberikan pelayanan terbaik bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *