oleh

Anggaran Biaya Penguburan Jenazah Covid-19 dari BTT APBD

-Regional-77 views

BANDUNG, jurnalmedia.com — Anggaran untuk penguburan jenazah Covid-19 berasal dari dana Biaya Tak Terduga (BTT) dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dititipkan kepada Sekretariat Satgas Covid-19, yaitu Dinas Kebakaran dan Penanggulanagan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung

Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan dana sekitar Rp 4 Miliar untuk operasional sampai honorarium bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas dalam penanganan jenazah Covid-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung.

“Anggaran bersumber dari BTT karena itu khusus Covid-19 diakomodir oleh pimpinan. Termasuk untuk 35 PHL pemikul jenazah dari warga setempat,” ucap Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari di Pendopo Kota Bandung, Kamis 4 Februari 2021.

Baca Juga  Yana: Sayang Keluarga, Yuk Divaksin Covid-19

“Kita nanti akan memohonkan per termin setiap akhir bulan, untuk realisasi pencairan bagi honorarium para PHL juga. Termasuk pemikul jenazah dari titik ambulans ke liang lahat,” ucapnya.

Menurut Bambang, terkait honorarium yang diterima PHL itu standarnya Rp2.150.000. Tetapi ada kebijakan dari pimpinan yang termasuk dalam penanganan Covid-19 ditambah 25 persen.

“Jadi sekitar Rp2,6 juta. Dikali 35 orang PHL, dikali 11 bulan, kira-kira seperti itu kebutuhannya. Rincian lainnya belum saya liat lagi,” katanya.

“Kalau PHL yang khusus gali ada 23 orang, itu pun diberi kebijakan yang sama dengan yang PHL pemikul. Ditambah 25 persen,” lanjutnya.

Bambang menyampaikan, hal tersebut sudah dianggarkan sampai Desember 2021. Ke depannya akan dievaluasi kembali jika di tengah perjalanan situasinya berubah.

Baca Juga  Dampak Covid, RPJMD Kota Bandung Bakal Berubah

“Kalau di tengah perjalanan selesai, nanti kita akan pertimbangkan lapor ke pimpinan. Selama Kepres tentang pernyataan penetapan keadaan darurat bencana non alam, yakni bencana di bidang kesehatan berlangsung. Kita dalam kondisi darurat penanganan bencana,” katanya.

“Dasarnya Kepres itu, misal Covid-19 berhenti di 2021, untuk 2022 bagaimana? Kita nanti evaluasi yang saat ini ada. Tapi anggarannya harus sudah diusulkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sekarang di 2021 mekanisme anggarannya,” tuturnya.

Komentar

Berita Lainnya