oleh

Bakornas LKBHMI Laporkan PT Binanga Hartama Raya ke Kementerian LHK dan ESDM

-Hukrim, Lintas-252 views

KENDARI, jurnalmedia.com — PT Binanga Hartama Raya resmi diadukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Bakornas LKBHMI PB HMI.

Pengaduan dilakukan karena Perusahaan yang berlokasi di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diduga melakukan aktivitas penambangan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) secara ilegal.

“Sesuai pengaduan masyarakat sekitar, diduga kuat PT Binanga Hartama Raya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). IPPKH adalah salah satu izin yang wajib di miliki oleh siapapun yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan,” Ujar Ikhsan Jamal (Wakil Sekdir LKBHMI PB HMI) selaku pengadu.

Baca Juga  Banyak Jalan Rusak, Ketua DPRD Lampura: Dinas PUPR Lamban

“Dari hasil temuan di lapangan, dan kami overlay dengan peta yang ter-update (2021). Diduga, bahwa PT Binanga Hartama Raya melakukan usaha tambang di kawasan hutan,” sambungnya.

Menurutnya, sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (“IPPKH”) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Baca Juga  Ilegal, Marwan Cik Asan Minta Kemenkumham Tidak Tandatangani KLB Sumut

“Terkait pelaporan Kami hari ini adalah untuk meminta agar ada pemeriksaan, evaluasi dan pemberian sanksi tegas terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Jika dilakukan pembiaran secara terus menerus, tentu akan menjadi problem serius pada lingkungan dan masa depan bangsa,” tutup Ikhsan.

Azs

Komentar