JURNAL MEDIA, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan mendorong digitalisasi dan peningkatan cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Upaya ini ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Disdukcapil Awards Tahun 2025, Senin 24 November 2025.
Farhan menyebut pelayanan publik menjadi fondasi keadilan bagi seluruh warga, terlepas dari kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial.
“Dasarnya adalah pelayanan publik. Mau anda berpendapatan Rp1 miliar sebulan atau anda seorang buruh harian yang cuma berpendapatan Rp50.000 per hari, KTP-nya sama,” ujarnya.
Farhan juga menyoroti pentingnya layanan adminduk sebagai alat memastikan kehadiran negara yang adil, terutama bagi kelompok rentan.
Ia mencontohkan keberhasilan pendataan sekitar 40 penyandang disabilitas mental terlantar yang kini memiliki NIK dan KTP.
“Dengan punya NIK, maka dia punya KTP. Dengan punya KTP, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia menegaskan capaian digitalisasi harus terus digenjot, terutama terkait Identitas Kependudukan Digital.
“Kita belum mencapai target 30 persen identitas kependudukan digital. Ini harus 30 persen. Kenapa penting? Karena IKD inilah pertahanan terbaik kita untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital berbasis admin itu,” ujarnya.
Pada kesempatab tersebut, Disdukcapil Kota Bandung juga meluncurkan tiga inovasi, yakni Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan), Siap Pa (pelayanan terintegrasi dengan Pengadilan Agama), dan Kompak (kolaborasi pencatatan adminduk dengan KUA).
Peluncuran ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperluas akses layanan.
“Tiga layanan inovatif yang hari ini menjadi salah satu inovasi kebanggaan Pemerintahan Kota Bandung yaitu Pelana, Siapa dan Kompak Kang,” ujar Farhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Bandung, Tatang Muchtar menjelaskan, strategi memperluas akses layanan adminduk melalui sebaran layanan yang merata di seluruh wilayah kota.
“Untuk Kota Bandung dengan melayani penduduk hampir 2,6 juta itu sangat tidak sederhana. Tentu saja ini memerlukan strategi yang mumpuni, karenanya kami mencoba menyebarkan layanan,” kata Tatang.
Ia menyebut kolaborasi lintas instansi, termasuk KUA, rumah sakit, perbankan, dan lembaga layanan publik lainnya, menjadi kunci percepatan inovasi dan peningkatan kualitas layanan adminduk di Kota Bandung.
Pada kesempatan ini, Disdukcapil Kota Bandung memberikan apresiasi kepada unsur kewilayahan, OPD dan lembaga pengguna atas dukungannya dalam mengakselerasi pelayanan adminduk sepanjang Tahun 2025. Adapun kategori apresiasi ini terdiri dari delapan kategori, antara lain:
Perekaman KTP-el Tertinggi
• Cluster I (>100K): Kecamatan Sukajadi
• Cluster II (50K–100K): Kecamatan Cicendo
• Cluster III (<50K): Kecamatan Panyileukan
Akta Kelahiran 0–17 Tahun Tertinggi
• Cluster I: Kecamatan Sukajadi
• Cluster II: Kecamatan Rancasari
• Cluster III: Kecamatan Panyileukan
Penerbitan KIA Tertinggi
• Cluster I: Kecamatan Coblong
• Cluster II: Kecamatan Rancasari
• Cluster III: Kecamatan Gedebage
Aktivasi IKD Tertinggi
• Cluster I: Kecamatan Buahbatu
• Cluster II: Kecamatan Arcamanik
• Cluster III: Kecamatan Gedebage
OPD dengan Akses Pemanfaatan Data & Data Balikan Terbanyak
• Dinas Perdagangan
• Dinas Komunikasi dan Informatika
• Dinas Sosial
Kecamatan dengan Akses Pemanfaatan Data & Data Balikan Terbanyak
• Kecamatan Bandung Kidul
• Kecamatan Cinambo
• Kecamatan Mandalajati
OPD dengan Pelaporan Tepat Waktu
• Badan Kesatuan Bangsa & Politik
• Dinas Pendidikan
Kecamatan dengan Pelaporan Tepat Waktu
• Kecamatan Cinambo
• Kecamatan Antapani
• Kecamatan Gedebage.
Komentar