oleh

Pemkot Bandung Kembali Targetkan WTP dari BPK RI

JURNAL MEDIA, BANDUNG –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menargetkan untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali dengan disiplin menyerahkan laporan keuangan unaudited pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Jawa Barat pada Selasa, 22 Maret 2022. Pasalnya, sudah tiga tahun berturut-turut Kota Bandung meraih opini WTP dari BPK RI.

Pada serah terima ini, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, jika nanti BPK mendapati temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Bandung, ia siap untuk bertanggung jawab.

“Saya percaya, komunikasi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Maka, jika nanti ada temuan-temuan dalam laporan kami, Pemkot Bandung berkomitmen untuk memenuhi segala yang menjadi temuan. Sehingga kami bisa mempertanggungjawabkan hal yang telah kami sampaikan,” ungkap Yana.

Baca Juga  Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Tubaba, Ini yang Disampaikan M Rasidi

Yana berharap, hasil dari pemeriksaan ini sesuai dengan harapan bersama, yakni empat kali (quatrick) WTP berturut-turut.

“Mudah-mudahan laporan ini bisa diterima dengan baik. Semoga proses berikutnya kita bisa bersama-sama menjalankan dengan baik dan benar dan sesuai dengan harapan kita bersama, yakni WTP,” ujarnya.

Menurut Kepala Perwakilan BPK RI Jabar, Agus Khotib, dalam pemeriksaan laporan ini bukan titik benar yang dicari, melainkan kewajaran.

“Dalam pemeriksaan laporan keuangan, kami akan mentoleransi kesalahan sampai 5 persen. Maka dari itu, mengapa kami di sini kami menggunakan istilah kewajaran, bukan kebenaran,” ucap Agus.

Pada pemeriksaan tahun anggaran 2021, BPK akan memeriksa tujuh laporan dari Pemkot Bandung beserta beberapa lampiran surat pertanggungjawaban dari beberapa instansi terkait.

Baca Juga  Pemkab Tubaba Gelar Sosialisasi dan Bimtek Pengisian LKPM Melalui OSS-RBA

“Dasar hukum yang kami gunakan di sini UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK,” paparnya.

Dalam pertemuan ini, Agus juga menyampaikan, realisasi pendapatan Kota Bandung naik dari sebelumnya Rp5,6 triliun menjadi Rp5,8 triliun di tahun 2021.

Selain itu, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP) yang direkomendasikan BPK telah dibenahi Pemkot Bandung dengan nilai kesesuaian 78,82 persen per semester II 2021.

“Standarnya kami itu 75 persen. Jika kami melihat Kota Bandung ini sudah di atas standar yang ditentukan BPK. Namun, kami harap Kota Bandung bisa mencapai 85 persen pada penilaian berikutnya,” imbuhnya.

Baca Juga  Lokakarya Moderasi Beragama, M Firsada Minta Jaga Kerukunan Antar Umat

Rencananya, BPK akan memeriksa secara terinci laporan keuangan Pemkot Bandung dari 23 Maret – 30 April 2022. Setelah itu, penyusunan LHP akan dilakukan pada 10 – 18 Mei 2022. Dalam rentang waktu tersebut, Pemkot Bandung akan dimintakan rencana aksi atas konsep rekomendasi BPK.

***

Komentar

Berita Lainnya