JURNAL MEDIA, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya membangun kota yang tangguh terhadap bencana melalui penguatan kelembagaan serta sistem mitigasi yang terintegrasi.
Langkah strategis ini menjadi bagian penting capaian program satu tahun Bandung Utama, khususnya dalam melindungi keselamatan warga dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Peran BPBD Kota Bandung menjadi krusial sebagai ujung tombak dalam meminimalkan risiko, mengoordinasikan respons cepat, serta menjalankan penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana.
Selain perlindungan langsung kepada masyarakat, BPBD juga berfokus pada penyusunan mitigasi struktural dan kultural sekaligus membangun budaya sadar bencana di tengah warga.
Tonggak penting penguatan sistem kebencanaan ditandai dengan pembentukan resmi BPBD pascapelantikan Kepala Pelaksana, Didi Ruswandi oleh Wali Kota Muhammad Farhan pada Juli 2025.
Kehadiran BPBD memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman, termasuk potensi gempa yang dipicu Sesar Lembang.
Menurut wali kota, pembentukan BPBD bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, melainkan penyiapan suprastruktur berupa sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons situasi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam menghadapi persoalan banjir perkotaan, BPBD bersama Pemkot Bandung menggeser pendekatan mitigasi dengan memprioritaskan peningkatan daya resap tanah.
Strategi ini diwujudkan melalui pembangunan sumur resapan, kolam retensi, dan program penghijauan di titik-titik rawan banjir. Saat ini tercatat 14 kolam retensi tersebar di berbagai wilayah kota.
Hingga pertengahan 2025, Pemkot menargetkan pembangunan 100 unit sumur imbuhan dalam (deep infiltration well) dengan 78 titik telah terpasang. Selain itu, sekitar 4.500 sumur resapan dangkal tersebar di berbagai kawasan.
Penghijauan juga dilakukan melalui pembangunan taman tematik, hutan kota, dan jalur hijau, terutama di kawasan Bandung Utara dan pusat kota sebagai upaya mengurangi limpasan air hujan sekaligus memperbaiki keseimbangan ekologis.
Penguatan ketangguhan tidak hanya bersifat struktural. BPBD secara masif menjalankan edukasi serta simulasi kebencanaan di sekolah mulai tingkat SD hingga SMA, komunitas warga, kelompok lansia, serta pendekatan berbasis kewilayahan guna membangun kesadaran kolektif bahwa kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama.
Sosialisasi juga diperluas ke ruang publik dengan aktivitas tinggi seperti pusat perbelanjaan, mal, supermarket, dan rumah ibadah. Edukasi menitikberatkan pada prosedur evakuasi, pengenalan jalur penyelamatan, simulasi keadaan darurat, hingga koordinasi dengan pengelola gedung dan relawan.
Program inovatif “Siskamling Siaga Bencana” menjadi bagian pendekatan langsung ke masyarakat. Melalui kunjungan rutin wali kota bersama perangkat daerah, setiap wilayah didorong memetakan potensi bencana lokal sekaligus menyiapkan mitigasi berbasis komunitas.
Ketangguhan BPBD turut diuji dalam berbagai kejadian. Pada November 2025, angin puting beliung melanda Ujungberung, Cinambo, dan Cibiru, menyebabkan 299 rumah rusak dan 1.196 jiwa terdampak tanpa korban jiwa. Penanganan cepat memastikan kebutuhan warga segera terpenuhi.
Solidaritas lintas wilayah juga ditunjukkan melalui pengiriman bantuan logistik ke kawasan terdampak bencana di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Respons sigap kembali terlihat saat gempa magnitudo 2,7 mengguncang Bandung pada Januari 2026. Wali kota langsung menginstruksikan BPBD melakukan mitigasi dampak, pemantauan situasi, serta memastikan keselamatan warga.
Selain penguatan teknis, mitigasi kebencanaan dilakukan melalui kebijakan tata ruang. Pemerintah Kota Bandung mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penghentian sementara penerbitan izin perumahan di kawasan Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Sumedang.
Kebijakan tersebut bertujuan memitigasi banjir dan longsor sekaligus meninjau ulang tata ruang akibat tekanan lingkungan.
Seluruh langkah ini menegaskan keberadaan BPBD bukan sekadar institusi administratif, melainkan fondasi penting dalam membangun kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Dalam kerangka satu tahun Bandung Utama, penguatan sistem kebencanaan menjadi bukti bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga perlindungan menyeluruh bagi warganya.
Dengan sinergi pemerintah dan masyarakat, Kota Bandung terus bergerak menuju kota yang siap menghadapi tantangan bencana dengan kesiapan, koordinasi, dan solidaritas yang kuat.
***
Komentar