oleh

Dinilai Gagal, Kinerja Dinas PMD Disorot Komisi I DPRD Lampung Utara

-Politik, Ragam-642 views

Lampung Utara, Jurnalnedia.com –  Komisi I dprd kabupaten lampung utara soroti kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dinilai gagal dalam memberikan pembinaan, pelayanan serta pengarahan terhadap kepala desa.

Terkait tidak dilibatkannya Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM) oleh oknum kepala desa yang menjadi Konsumsi publik di media sosial akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari sekertaris komisi I dprd kabupaten lampung utara.

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli,  AMd menjelaskan, bahwa pihaknya dalam hal ini komisi I sudah berupaya untuk mencegah hal yang demikian ini agar tidak terjadi lagi ditahun 2019, karna kami sudah anggarkan dana sebesar Rp. 4,5 milyar lebih, dengan tujuan agar dinas PMD kabupaten lampung utara dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai mestinya.

Romli mengatakan, memang ada persoalan yang harus segera dibenahi dan harus  ditindak lanjuti dan ini seharusnya menjadi wewenang penung dinas PMD kabupaten lampung utara, ketika memang ada masalah didesa-desa terkait dengan masalah LPM yang tidak dioptimalkan itu sudah menjadi tupoksi dinas PMD, dan jika itu masih terjadi, ini merupakan suatu kegagalan.

“Bagi dinas PMD itu sendiri, karna sudah jelas ditahun 2019 ini saja kami sudah menganggarkan dana cukup fantastis dengan tujuan agar dinas PMD dapat menjalankan pengawasan, pembinaan, pelayanan serta peningkatan mutu aparatur desa sesuwai dengan tupoksi dinas PMD,” kata Romli di ruang kerjanya, Senin (13/05/2019).

Ditambahkan Romli, beberapa item kegiatan dinas PMD yang sudah anggarkan ditahun 2019 ini. Untuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp. 1.200.000.000, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dan pembangunan desa sebesar Rp. 1.850.000.000 dan masih banyak lagi item kegiatan yang total anggarannya mencapai Rp. 4.506.000.000.

“Dengan dana sebersar itu seharusnya tidak ditemukan lagi masalah ataupun keluhan aparatur desa maupun LPM yang tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan desa tersebut,” pungkasnya.

SUHA / AGUS

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya