oleh

DPRD Jawa Barat Mendukung Penggeseran APBD untuk Penanganan Penyebaran Virus Covid-19

-Politik-147 views

“Selama ini anggaran terbesar untuk infrastruktur selain belanja pegawai. Jadi, menurut saya, alokasi yang kurang menyentuh masyarakat ini bisa dialihkan sementara untuk membangun sektor ekonomi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19 ini.”

Bandung, Jurnalmedia.com – Komisi-komisi di DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menggeser alokasi APBD yang tidak penting untuk penanganan perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19. Upaya tersebut penting dilakukan untuk menjamin kelangsungan ekonomi warga Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengatakan, Pemprov Jabar akan melakukan refocusing anggaran akibat mewabahnya Covid-19. Adapun besarannya, lanjut dia, diperkirakan sebesar Rp 15 triliun.

“Jumlah besaran (penggeseran anggaran) pastinya beserta rincian alokasi dan jenis kegiatannya, akan segera dikomunikasikan oleh pak Sekda Jabar kepada pimpinan DPRD Jabar hingga besok (Jumat, 27 Maret 2020),” kata Rahmat saat dikonfirmasi, Kamis 26 Maret 2020.

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar R. Eka Perwira mengatakan, penggeseran alokasi ini dimungkinkan bisa dilakukan. Saat ini, kata Yunandar, Pemprov Jabar belum mengoptimalisasi alokasi anggaran. Masih banyak pos-pos anggaran di Pemprov Jabar digunakan untuk belanja pegawai dan pos anggaran lain yang tidak menyentuh langsung masyarakat.

“Selama ini anggaran terbesar untuk infrastruktur selain belanja pegawai. Jadi, menurut saya, alokasi yang kurang menyentuh masyarakat ini bisa dialihkan sementara untuk membangun sektor ekonomi masyarakat akibat dampak wabah Covid-19 ini,” ungkap Yunandar.

Dikatakan dia, alokasi ekonomi yang dituangkan dalam APBD Jabar 2020 ini sangat kecil, yakni sekitar 4% sedangkan belanja modal dan belanja pegawai sekitar 10%.

Yunandar menjelaskan, dalam membangun sektor ekonomi akibat wabah Covid-19 ini, pemerintah bisa memberikan insentif kepada pelaku UMKM dan pedagang selain memberikan bantuan pangan untuk masyarakat, akibat lesunya ekonomi dampak wabah corona ini.

“Pemberian insentif dikarenakan sektor ekonomi, terutama perdagangan sangat terdampak akibat wabah ini, karena sekitar 95 persen di Jabar ini warganya merupakan pelaku UMKM, pedagang, dan industri kecil,” ucap dia.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Jabar, Tetep Abdulatip. Dikatakan dia, saat ini dengan semakin mewabahnya penyebaran penularan Covid-19 di Jawa Barat dianggap sudah sangat luar biasa. Hal itu pun akan berdampak pada ekonomi dan keuangan masyarakat.

Meski penggeseran anggaran ini berada di ranah pemerintah daerah, lanjut Tetep, namun hal itu tetap harus berkoordinasi dengan lembaga legislatif. Dia mengaku komunikasi antara Pemprov Jabar dengan DPRD Jabar masih minim.

“Kita juga menganjurkan pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk penanganan Covid-19 ini, tentunya dengan berkomunikasi juga dengan DPRD sehingga terjalin kesepakatan bersama anggaran mana yang perlu pergeseran. Pada prinsipnya kita mendukung kalau ada mata anggaran yang digeser untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat akibat wabah ini,” ucap dia.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengusulkan Pemprov Jabar segera melakukan revisi terbatas pada APBD Provinsi Jabar. Ia mengusulkan, pengurangan secara khusus anggaran penanganan situ yang mencapai Rp 396 miliar pada APBD murni 2020.

“Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk memperbaiki situ-situ dan penataan taman di tepi Kalimalang. Itu dilakukan dengan asumsi akan menambah wisatawan ke Jabar,” kata Daddy yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar itu.

Penataan objek daya tarik wisata (ODTW) memang sangat bermanfaat guna menarik wisatawan. Namun, Daddy menegaskan, sejauh mana manfaatnya dalam situasi di mana wabah corona merajalela.

“Apakah alokasi anggaran untuk penataan ODTW masih relevan di tengah kondisi seperti ini? Bagaimana mungkin kita masih berharap ada peningkatan jumlah wisatawan datang ke Jabar? Wisatawan lokal saja tak diizinkan, apalagi dari luar daerah dan luar negeri?” ucap dia.

red

Komentar

Berita Lainnya