oleh

Jabar Raih WTP, Daddy: Itu Hal yang Berat

Bandung, Jurnalmedia.com – Setahun kepemimpinan Ridwan Kamil-UU untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dirasa berat,  hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 Daddy Rohanady.

Daddy merupakan satu dari 12 DPRD Jabar periode ketiga dari Partai Gerindra asal daerah pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.

“Jabar telah meraih berbagai penghargaan dari berbagai pihak. Jabar 4 tahun beturut-turut menjadi perencana terbaik tingkat nasional antar provinsi,” ucap Daddy.

Menurtunya, meraih Penghargaan Pangripta Nusantara bukanlah perkara mudah. Butuh koordinasi sangat intensif antara banyak perangkat daerah. Itu membutuhkan seorang dirijen yang mampu mengharmoniskan berbagai unsur.

“Dengan prestasi tersebut, beberapa provinsi lain meminta agar Jabar tidak usah lagi ikut sebagai peserta. Jabar diminta menjadi mentor,”tegas daddy.

Selain itu, Jabar 7 kali berturut- turut mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk meraih kedua penghargaan tersebut tentu bukanlah perkara mudah. Butuh pula kerja sama intensif dengan semua stake holder, termasuk DPRD,” tambah Daddy.

Lebih lanjut Daddy mengatakan, WTP terakhir yakni penilaian kinerja 2018 sudah hampir di tepi jurang. Oleh karena itu, Gubernur harus mengharmoniskan dan terus mendorong semua perangkat daerahnya.

“Mestinya kan yang sudah baik dipertahankan dan yang kurang baik diperbaiki. Yang ada? Saya tidak melihat hal itu diupayakan secara maksimal. Bagaimana tidak, kegagalan penangan Situ Rawakalong dan beberapa pekerjaan besar lainnya menunjukkan betapa perencanaan sekarang ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana mungkin Dinas Sumber Daya Air membangun di atas Situ Rawakalong, padahal situ tersebut sedang dikeruk oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Hasilnya sudah bisa dipastikan: gagal,” ujar mantan Wakil Ketua Pansus Perubahan RTRW Jabar.

Dengan kondisi tersebut, menurutnya pekerjaan dengan anggaran Rp 32 miliar tersebut hanya bisa dilakukan 30%. Sisanya bisa dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Ini menunjukkan betapa perencanaan dan koordinasi yang ada sangatlah buruk. “Koordinasi dengan pihak lain mutlak harus dilakukan. Kita tidak bisa “kumaha cek aing”. Ini bukan zamannya lagi,” tegasnya.

Daddy juga menyatakan bahwa adagium wakil sebagai ban serep benar-benar terlihat.  Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum lebih melaksanakan tugas seremonial.

“Jadi, kalau mau memakai skala nilai dengan rentang 100, saya kira Emil hanya meraih nilai 60-an dalam tahun pertamanya,” pungkasnya.

MUN

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya