oleh

DPRD Jabar Siap Sampaikan Tuntutan Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya ke DPR RI

JURNAL MEDIA, BANDUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali menerima aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya di depan Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro No. 27 Kota Bandung, Kamis, 14 April 2022.

Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa se-Bandung Raya dalam aksi unjuk rasanya menyuarakan 6 tuntutan yang harus dikirim dari Pimpinan DPRD Jabar ke Pimpinan DPR RI dalam kurun waktu 3 x 24 jam. Apabila tidak dilakukan maka para mahasiswa mengancam akan mengadakan demo lanjutan.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat bersama anggotanya, Achdar Sudrajat dan Abdul Hadi Wijaya menemui para mahasiswa yang bertahan hingga malam hari di depan Gedung DPRD Jabar.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bali Kunjungi DPRD Jabar Konsultasikan Terkait Pengawasan Keuangan

Di tengah-tengah kerumunan massa aksi unras, perwakilan anggota DPRD Jabar menandatangani kesepakatan berisi tuntutan dari para mahasiswa. Alhasil, DPRD Jabar akan menyampaikan tuntutan tersebut ke DPR RI.

“Pertama mereka menyampaikan aspirasi sesuai dengan konstitusi agar masa jabatan presiden cukup dua periode, menolak perpanjangan masa jabatan tiga periode, dan menolak penundaan pemilu,” kata Ru’yat.

Kedua, tambahnya, para mahasiswa juga menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Petamax dan rencana kenaikan harga Pertalite serta ketiga menolak PPN 11 persen. Jadi (PPN) 10 persen minta agar diberlakukan kembali.

“Poin ke empat, elemen gabungan mahasiswa se-Bandung Raya pun menolak perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim),” ungkapnya.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bali Kunjungi DPRD Jabar Konsultasikan Terkait Pengawasan Keuangan

Dan kelima mereka menuntut ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat terutama minyak goreng dengan harga terjangkau dan menolak kenaikan harganya.

Achmad Ru’yat mengaku akan segera mengirim berkas tuntutan mahasiswa malam ini, dan ditunjukkan secara kelembagaan kepada Puan Maharani selaku Ketua DPR RI.

“Saya sampaikan malam ini langsung, tadi ada yang kurang sesuai yang kami tandatangani sekarang dibuat ulang dan akan diberi nomor, langsung disampaikan ke DPR,” tuturnya.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. M. Achdar Sudrajat, S.Sos, mengatakan, aksi tersebut akan disampaikan ke DPR RI secepatnya.

Sementara itu, terkait tuntutan isu ekonomi yang terjadi beberapa pekan terakhir, seperti kelangkaan minyak goreng dan kenaikan BBM, Achdar menyebut negara harus hadir dalam menjaga kestabilan harga dan distribusi barang-barang pokok.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bali Kunjungi DPRD Jabar Konsultasikan Terkait Pengawasan Keuangan

***

Komentar

Berita Lainnya