GMBI Nilai Kejati Jabar Mandul Tangani Kasus Korupsi

Bandung, Jurnalmedia.com – Kasus kejelasan hukum bansos/hibah untuk organisasi Bandung Creative City Forum (BCCF) tahun 2008 hingga 2012 kembali disuarakan. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) menggelar demo di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar), Jalan REE Martadinata, Rabu (19/12).

Dalam aksinya, GMBI minta kejelasan kasus hukum tersebut agar tidak menjadi polemik dimata masyarakat.

GMBI juga menyayangkan tidak adanya tindak lanjut laporan terkait mesin parkir di ruas jalan Kota Bandung kepada Kejati Jabar, padahal dalam laporan yang disampaikan ada indikasi kerugian negara pada mesin parkir ini.

Tak heran, Ketua Umum DPP LSM GMBI, Moh Fauzan menuding Kejati Jabar mandul dan tidak transparan kepada publik. “Sehingga wajar bila kami datang terus dan menanyakan kejelasan kasus hukumnya,” ujar Fauzan disela aksi demo.

*Ketua Umum DPP LSM GMBI, Moh Fauzan menyerahkan laporan kasus dugaan korupsi ke pihak Kejati Jabar saat demo di Kantor Kejati Jabar, Rabu (19/12/2018).*

Di mata Fauzan, Kejati Jabar tidak berani mengumumkan kasus BCCF tidak ada masalah. “Kami juga minta kejelasan kasus korupsi seperti mesin parkir Kota Bandung, dana hibah Kab Tasikmalaya yang menyeret Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang mana kasusnya sudah menyeret perangkat di bawahnya,” tambah Fauzan.

Dalam persidangan nama Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sudah disebut dan terdakwa sudah menceritakan perannya dalam kasus tersebut. “Seharusnya Kejati, merespons aspirasi kami, berikan kepastian hukum terhadap kasus BCCF dan mesin parkir,” tegas Fauzan.

Sementara Ketua Korwil 1 Jabar, Abah Mahsur mempertanyakan tugas Kejati selama ini. “Apa tidak malu kepada masyarakat, kalau beberapa kasus korupsi tidak ada kejelasan, bahkan dari tahun 2015 sampai sekarang kasus korupsi yang kami laporkan tidak ditindaklanjuti,” kata Abah.

Saking kesalnya masyarakat terhadap kinerja Kejati, kata Abah, kantor Kejati Jabar sempat dibakar. “Apakah seperti ini yang diinginkan,” kata Abah dengan nada berang.

Kalau Kejati tidak ada kepastian, lanjut dia, GMBI akan melaporkan Kejati Jabar ke Kejagung atau KPK, karena data yang dilaporkan sudah cukup dari sisi bukti dan pengakuan.

Mun