Bandung, Jurnalmedia.com – Salah satu tugas pemerintah adalah melayani warga. Hal itu juga yang dipegang teguh oleh Kecamatan Antapani Kota Bandung. Bahkan, Pelayanan di kecamatan yang berpenduduk 74.934 (data 2017) itu kini serba jemput bola.
Salah satu pelayanan yang patut diapresiasi adalah layanan perekaman data kependudukan. Sekretaris Kecamatan Antapani Kurnaedi menyatakan bahwa seluruh warga Antapani telah terekam e-KTP. Hanya saja, karena keping KTP datang secara bertahap dari pemerintah pusat, belum semua warga mendapatkan keping KTP.
“Sekarang ini tinggal 6.490 keping yang belum terbagikan. Karena kita juga dapat dari pusatnya terbatas, dan bertahap,” ungkap Kurnaedi pada Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Kamis (8/3/2018).
Kurnaedi mengungkapkan saat keping KTP datang, petugas langsung mencetakkannya untuk untuk dibagikan kepada warga. Dalam 2-3 jam, 500 keping KTP sudah bisa tercetak.
“Untuk pembagiannya juga bukan warga yang datang ke kita, tapi langsung kita antarkan melalui RW. Jadi warga nggak perlu datang ke kantor kecamatan, cukup tunggu di rumah,” tegas Kurnaedi.
Diakuinya, masih banyak warga yang baru mendapatkan surat keterangan perekaman e-KTP. Oleh karena itu, Kurnaedi sangat berharap keping KTP bisa segera didistribusikan dari pemerintah pusat agar warganya bisa segera mendapatkan e-KTP.
“Tapi untuk persiapan Pilkada, insya Allah seluruh warga yang memiliki hak pilih sudah siap. Perekaman bagi yang baru 17 tahun juga terus dilakukan. Aman lah,” tuturnya.
Selain soal KTP, kinerja Kecamatan Antapani dalam penyerapan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) juga cukup memuaskan. Pada tahun 2017, sekitar 98,85 persen dana PIPPK terserap dengan baik. Sebanyak 75 persen dananya dialokasikan pada kegiatan infrastruktur RW.
“Itu juga jadi salah satu capaian kami. Maka pada penilaian kinerja kecamatan tahun lalu, Antapani masuk 10 besar terbaik,” ungkap Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Antapani Wahyu Achmad Affandi.
Selain infrastruktur, dana PIPPK juga disalurkan untuk pengembangan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan, pembinaan kader, dan kegiatan lainnya.
“Kalau di Karang Taruna, PKK, dan LPM lebih menyangkut pelatihan-pelatihan kader dan pelatihan kerja masyarakat di berbagai bidang, ada pelatihan menjahit komputer, dan public speaking,” kata Wahyu.
Red/JM
Komentar