oleh

Pemprov Jabar Dorong Institusi Jasa Keuangan MAsuk Desa

Bandung, Jurnalmedia.com – Pemerataan ekonomi harus bisa dirasakan masyarakat di desa, sekaligus mengurangi ketimpangan atau menurunkan angka gini ratio antara desa dan kota, oleh karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong institusi jasa keuangan agar masuk ke wilayah desa. Hal itu agar

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jabar pada Triwulan III 2018 ada di angka 5,58 persen atau berada di atas pertumbuhan nasional. Sementara gini ratio naik dari angka 0,39 menjadi 0,40.

Meskipun pertumbuhan ekonomi baik, namun menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, hal itu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap jasa keuangan.

“Ini artinya pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh segelintir yang punya akses terhadap oportunity atau peluang, tidak dinikmati oleh mereka yang bingung harus ngapain terhadap hidupnya,” ungkap Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil dalam sambutannya di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/1).

Baca Juga  Jelang Ramadhan, Kapolres Bersama Forkopimda Tubaba Cek Komoditi Ketersediaan Bahan Pokok

Untuk itu, sambung Emil, dalam lima tahun ke depan pihaknya berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya mendorong lembaga jasa keuangan berbondong-bondong masuk desa melalui berbagai program, sebut saja program Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) yang menyalurkan kredit melalui rumah ibadah dan Bank Wakaf Mikro (BWM) dari OJK.

“Kami sudah sepakat dalam lima tahun kita akan mengurangi ketimpangan ini dan meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan mendorong desa yang memiliki potensi alam bagus untuk dikembangkan menjadi daerah wisata. Karena saat ini muncul tren selfie economy di daerah yang memiliki pemandangan alam nan indah untuk dijadikan tempat foto.

Baca Juga  Jelang Ramadhan, Kapolres Bersama Forkopimda Tubaba Cek Komoditi Ketersediaan Bahan Pokok

Gagasan lain untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, yaitu melalui program Satu Desa Satu Perusahaan, Satu Pesantren Satu Produk, serta Desa Digital. Ketiga program ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Jawa Barat yang diluncurkan beberapa waktu lalu.

“Harapannya kombinasi kami dalam lima tahun keberpihakan pada desa bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan gini ratio-nya,” tutur Emil.

Sementara itu, acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat 2019 kali ini mengambil Tema: “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan”.

Pertemuan ini sebagai bentuk komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan stakeholder daerah guna memberikan gambaran kinerja industri jasa keuangan dan arah kebijakan OJK pada 2019.

Baca Juga  Jelang Ramadhan, Kapolres Bersama Forkopimda Tubaba Cek Komoditi Ketersediaan Bahan Pokok

Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso mengungkapkan, bahwa OJK berkomitmen dalam meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.

“OJK memiliki komitmen tinggi untuk memperkokoh stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pemerataan pembangunan,” tandasnya. (*)

Komentar

Berita Lainnya