oleh

Soal Cek poin dan Pendirian Posko di Tempat Keramaian, Oded: Kita Kaji Ulang

BANDUNG, jurnalmedia.com — Terkait cek poin dan pendirian posko-posko di tempat keramaian dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Walikota Bandung, Oded M Danial mengaku akan membahasnya terlebih dahulu.

“Saya meminta kepada Pak Sekda sebagai ketua harian untuk membahasnya,” tutur Oded.

“Kita kaji dulu ya,” imbuhnya.

Sedangkan mengenai karantina wilayah, Oded menyebut, Kota Bandung sudah pernah melaksanakannya.

“Apa yang malam dibahas dan dievaluasi oleh Pak Luhut, sebetulnya di Kota Bandung sudah banyak dilakukan oleh kita. Tinggal evaluasi lagi. Di RW dan Kelurahan juga ada Kampung Tangguh Lodaya, tinggal dievaluasi lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, pada Minggu 31 Januari 2021 malam, Pemerintah Pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 secara virtual.

Baca Juga  Purna Tugas Bupati dan Wabup, PWI Lampura Berikan Cenderamata

Pada rakor tersebut, hadiri juga Wali Kota Bandung, Oded M. Danial.

Pada rakor tersebut, pemerintah pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui jika pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional atau Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih belum efektif.

Hal tersebut terlihat dari angka positivity rate Covid-19 dari setiap Kabupaten/Kota yang semakin meningkat, termasuk Kota Bandung.

Berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Pusat, positivity rate mengalami kenaikan dikarenakan implementasi aturan PPKM atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum dilaksanakan secara maksimal.

Luhut yang memimpin langsung Rakor tersebut pun meminta, kabupaten/kota yang mengikuti PPKM Jawa-Bali melaksanakan aturan PPKM secara maksimal.

Baca Juga  PWI Pokja Kota Bandung Kembali Bagikan 250 Paket Iftar Gratis

Dalam Rakor tersebut, Luhut juga meminta pemerintah daerah membuat posko-posko di setiap tempat keramaian, khususnya di pasar agar kesadaran masyarakat terhadap Protokol Kesehatan (Prokes) kembali meningkat.

**

Komentar

Berita Lainnya