Bandung, jurnalmedia.com – Adanya penolakan dari aktivis pendidikan terhadap Dewan Pendidikan Jawa Barat (DPJB) karena dalam proses pembentukannya dinilai tidak transparan dan tidak sesuai mekanisme.
Menyikapi penolakan tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tetap melantik pengurus dan anggota DPJB beberapa waktu lalu.
Menanggapi dan mengklarifikasi permaslahan tersebut, Komisi V DPRD Jabar menggelar audiensi dengan DPJB di ruang Komisi V DPRD Jabar Senin (7/5).
Dalam audiensi, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mendukung penuh pembentukan Pengurus DPJB yang baru di lantik.
“Saya meyakini orang-orang yang terpilih memiliki kredribelitas dan kompetensi yang baik dimata anggota Komisi V, karena itu di harapkan masyarakat menerima terlebih dulu jika kedepan memang tidak kredible maka boleh mempermasalahannya”, ujar Yomanius.
Menurutnya, DPJB itu mitra DPRD Jabar dalam mengawasi pendidikan.
“DPJB untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat bersama komisi V, agar pelayanan pendidikan lebih baik kepada masyarakat jabar khususnya dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018”, pungkasnya.
Tn/zar
Komentar