oleh

Jovan: Pengambilalihan Paksa Partai Demokrat Bukan Isapan Jempol

JAKARTA, jurnalmedia.com — Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan, upaya pengambilalihan paksa Partai Demokrat patut menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat sipil, bukan semata-mata persoalan internal partai.

“Ini masalah integritas, karena menyangkut suatu jabatan publik yang diamanahkan rakyat, tetapi ada dugaan disalahgunakan,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima jurnalmedia.com, Rabu (03/02/2021) .

Jovan menuturkan upaya pengambilalihan paksa ini bukan isapan jempol belaka. “Kita punya berita acara perkara berdasakan laporan lebih dari delapan orang kader kita, hasil dari pertemuan mereka dengan sejumlah mantan kader, yang ternyata disitu juga dihadiri oleh KSP Moeldoko,” ungkap Jovan,

“Terhadap oknum kader internal, tentu akan kita proses sesuai konstitusi (AD/ART) partai. Biarlah ini menjadi urusan internal partai kami. Sudah ada aturannya,” imbuhnya.

Baca Juga  Meski Pernah Tepapar, Walikota Bandung Nyatakan Siap Divaksin

Tetapi terkait nama tokoh publik yang dikenal dekat dengan Presiden, Jovan mengingatkan ini yang perlu diklarifikasi oleh Presiden. “Dalam pembicaraan dengan kader kami, terucap bahwa KSP Moeldoko sudah mendapat restu dari Presiden,” papar Jovan

“Itulah mengapa Ketum PD AHY bersurat kepada Presiden, untuk mendapatkan klarifikasi, karena kita yakin ini hanya pencatutan nama,” sambungnya.

Langkah-langkah ini dilakukan karena seluruh Ketua DPC dan Ketua DPD Partai Demokrat di daerah marah. Mereka tidak terima kalau kepemimpinan yang sah, hasil aklamasi Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yang lalu, diobrak abrik oleh oknum kader dan mantan kader, bahkan melibatkan pihak eksternal yang ada di lingkar kekuasaan.

Baca Juga  Sekitar 130 Ribu Warga Kota Bandung Terdaftar Vaksinasi Tahap 2

“Bukanlah sifat seorang kesatria, jika hanya mau mengambil jalan pintas untuk mencapai keinginannya,” tandas Jovan yang juga lulusan Sekolah Staf dan Komando di Nanjing Army Command College, Tiongkok.

Kalau negara punya UU, maka Partai punya AD/ART sebagai landasan konstitusi untuk dipedomani. “Jika KSP Moeldoko benar-benar mencintai Demokrat, sebagaimana yang dikatakan beliau dalam konferensi pers Senin (1/2) malam, ya monggo mendaftar sebagai kader Partai Demokrat. Tapi ga bisa ujug-ujug menjadi Ketua Umum,” terangnya.

Jovan juga mengatakan, dirinya salut dan bangga dengan Ketum AHY. Ketika seluruh kader meminta agar Ketum membongkar saja nama KSP Moeldoko ke hadapan publik, beliau memilih untuk tidak menyebutkan nama KSP Moeldoko. AHY bilang apapun kesalahannya, KSP Moeldoko itu seniornya (AHY.red) di almamater.

Baca Juga  Vaksinasi Covid-19 Bagi Awak Media Suskes Berkat Kolaborasi

AHY dan Moeldoko memang sama-sama lulusan terbaik Akademi Militer, dan sama-sama meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa. “Dalam situasi seperti ini, Ketum AHY tetap mengedepankan kehormatan dan jiwa kesatria sebagai landasan dasar. He is an officer and a gentleman, ” pungkas Jovan Latuconsina.

Red

Komentar

Berita Lainnya