oleh

Legislatif Dukung Sanksi Penyegelan 14 Hari Tempat Usaha Pelanggar PSBB Proporsional

-Ragam, Regional-130 views

BANDUNG, jurnalmedia.com — Memberikan sanksi segel selama 14 hari bagi tempat yang melanggar aturan selama pandemi Covid-19 oleh Satuan tugas Penanganan Covid-19 kota Bandung terkait tempat usaha yang masih bandel buka dimasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawa.

Bahkan, Tedy menilai, pemberian sanksi berat harus bisa langsung dikenakan saat penindakan. Sehingga Satgas tak perlu memberi peringatan secara bertahap.

“Tinggal didiskusikan terkait penegakan yang harus tegas, tidak perlu peringatan satu, dua, tiga. Karena kita sudah menjelang memasuki tahun kedua. Penegakan aturannya betul-betul harus serius. Sehingga masyarakat peduli untuk menerapkan protokol kesehatan,” ucap Tedy usai mengikuti rapat terbatas, Jumat, 19 Februari 2021.

Baca Juga  HUT Damkar ke-102, Ini Kata Wawalkot Bandung

Untuk itu, Tedy meminta agar sosialisasi terkait ini disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Utamanya, pada para pengelola cafe dan tempat hiburan yang selama ini sering melanggar.

“Jangan pernah berhenti, terus berjalan dan terus sempurnakan aturannya. Sekarang betul-betul surat pemberitahuan disampaikan dan secara masif,” tegasnya.

Walaupun, Tedy menilai sebetulnya masyarakat ataupun para pengelola sudah tahu betul terhadap regulasi dari pemerintah. Hanya saja kerap ada yang nakal tetap melanggar kendati sudah ditindak berkali-kali.

Oleh karenanya, Tedy menilai pengetatan segel tempat untuk 14 hari cukup mumpuni sebagai ketegasan sanksi bagi para pelanggar aturan.

“Kalau disebutkan denda Rp500 ribu atau disegel. Sekarang ditegaskan jadi ‘dan’. Nanti ini akan disempurnakan,” usulnya.

Baca Juga  Banyak Jalan Rusak, Ketua DPRD Lampura: Dinas PUPR Lamban

Perihal sanksi pencabutan izin operasi, Tedy berharap hal itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Yakni tidak mengganggu relaksasi sektor ekonomi, kecuali jika terpaksa diterapkan.

“Kalau sampai ke izin (pencabutan), kita juga harus memikirkan terkait ekonomi,” katanya.

Komentar

Berita Lainnya