Jakarta, Jurnalmedia.com – Bank Dunia membagi kategori negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan perkapita, keempat kategori tersebut ialah negara berpendapatan rendah (low income), menengah ke bawah (lower-middle), menengah ke atas (upper-middle) dan pendapatan tinggi (high income) alias negara maju.
Predikat negara low income diberikan kepada mereka yang memiliki pendapatan per kapita di bawah 995 dolar Amerika per tahun, berturut-turut, negara lower-middle, upper-middle dan high income ialah negara dengan pendapatan per kapita 996-3.895 dolar, 3.896-12.055 dolar dan di atas 12.056 dolar per tahun.
Lantas, ada di mana posisi Indonesia?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata pendapatan orang Indonesia per tahun mencapai 3.927 dolar atau sekitar Rp56 juta pada tahun 2018. Dengan angka tersebut, Indonesia menyandang predikat sebagai negara berpendapatan menengah ke atas.
Predikat ini secara resmi baru disandang Indonesia pada 2019. Tahun sebelumnya, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 3.876 dolar atau Rp51,9 juta per tahun. Dengan raihan tersebut, saat Ini Indonesia berhasil beranjak dari middle income trap dan bergerak menuju predikat negara maju.
Keberhasilan Indonesia beranjak dari perangkap pendapatan menengah ini dipicu tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus terkatrol. Tahun 2018 lalu, ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,17%, terbaik sepanjang lima tahun terakhir. Indonesia berhasil meraihnya di tengah turbulensi situasi ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memproyeksikan kekuatan ekonomi Indonesia akan masuk menjadi 10 besar di dunia pada 2023 mendatang.
Dari sisi produksi, BPS mencatat pertumbuhan didorong oleh semua jenis lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,08%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,79 %.
Faktor penyebab tingginya angka pertumbuhan ini salah satunya turut dipicu oleh masifnya pembangunan infrastruktur penunjang arus barang dan jasa yang bisa memangkas pembengkakan ongkos produksi yang selama ini menjadi salah satu pengganjal efisiensi arus pertukaran barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur dalam konteks pendidikan juga penting dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Bank Dunia menyebut infrastruktur punya peran penting dalam mengerek pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kenaikan 1% ketersediaan infrastruktur diklaim bisa memicu pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB sebesar) 7%-44%.
Kendati sudah beranjak dan mendapatkan status sebagai negara menengah ke atas, potensi Indonesia untuk kembali menjadi negara lower-middle masih terbuka. Bank Dunia mencatat hanya 13 negara dari 101 negara yang berhasil keluar dari perangkap pendapatan menengah dan bertumbuh menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Jika tak ada aral melintang, diproyeksikan Indonesia baru bisa menyandang status sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita di atas 12.476 dolar pada 2036 mendatang melalui syarat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 5,7% per tahun.
“Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju. Perlu komitmen dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar Indonesia maju. Perlu inovasi dan terobosan, serta perbaikan kualitas pembangunan dan sumber daya alam yang konsisten,” kata Guru Besar bidang Public Sector Entrepreneurship Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Fadel Muhammad.
Bank bjb sebagai agen perubahan nasional ikut serta dalam memberikan dorongan pembangunan infrastruktur untuk menjaga keseimbangan antar daerah dalam kesinambungan aktivitas ekonomi. Beberapa dorongan pembangunan infrastruktur telah dilakukan bank bjb di antaranya ialah dengan mendukung pembiayaan kredit Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Tol Cipali (Cikopo-Palimanan), airport link Tol Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan teranyar pembiayaan Pasar di Cimahi.
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang melaksanakan tugas Direktur Utama bank bjb, Agus Mulyana mengatakan bank bjb akan senantiasa memberikan stimulasi terhadap pembangunan nasional, baik dari segi pembangunan infrastruktur fisik, maupun suprastruktur sosial budaya yang juga menentukan kesejahteraan masyarakat.
“Sejauh ini kami selalu berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan yang selalu kami arahkan selain pencapaian-pencapaian dari sisi bisnis,” kata Agus.
Lewat berbagai produk kredit yang menyasar segmentasi mikro maupun makro, bank bjb memberikan jalan bagi semua pihak yang hendak membangun usaha demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berbagai program yang menyokong pertumbuhan kesejahteraan warga, khususnya para pelaku UMKM, juga tak kalah sering digebyarkan.
Selain itu, ragam rupa inovasi teknologi yang dijalankan sesuai dengan aras efisiensi juga berdampak luas kepada masyarakat. Kemudahan layanan yang serba terdigitalisasi dapat mempersingkat waktu transaksi sehingga pertukaran ekonomi bisa ebi mudah diwujudkan.
Langkah-langkah programatik yang ditempuh bank bjb ini tidak lain dimaksudkan guna mendorong cita-cita pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju di masa depan. Klaim signifikansi peran bank bjb ini bukanlah isapan jempol belaka. Buktinya, beberapa waktu lalu, bank bjb dinobatkan sebagai ‘Korporasi Merah Putih’. Predikat tersebut diberikan terhadap lembaga yang menjadi akselerator, motor, dan inovator dalam bidang politik, ekonomi dan bisnis.
“Ini adalah bentuk apresiasi yang patut disyukuri oleh segala insan bank bjb di mana dorongan bank bjb terhadap pembangunan khususnya dalam hal infrastruktur dan UMKM. Ke depan kami akan terus memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional khususnya di Jawa Barat,” kata dia.
Red
Komentar