oleh

Gus Ahad: SMA dan SMK Negeri di Kota Bogor Harus Maksimalkan Rombel

JURNAL MEDIA, BOGOR — Sekolah Menengah Atas (SMS) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Bogor harus bisa memaksimalkan jumlah rombongan belajar (Rombel) di masing-masing sekolahnya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya saat kunjungan kerja Komisi V Ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II di Kota Bogor, (13/7/23).

Menurutnya, hal itu guna memaksimalkan jumlah peserta didik yang bisa diterima sekolah ditengah minimnya jumlah sekolah negeri di Kota Bogor dan masalah zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Abdul Hadi mengatakan, saat ini SMA dan SMK Negeri di Kota Bogor hanya bisa menampung sekitar 33 persen dari total 8 Ribuan pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 di Kota Bogor.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bali Kunjungi DPRD Jabar Konsultasikan Terkait Pengawasan Keuangan

“Ini juga satu temuan menarik yang ternyata dari 10 SMA di Kota Bogor itu yang rombongan belajarnya maksimal belum ada”, ujarnya

Abdul Hadi menambahkan sesuai Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah rombongan belajar (Rombel) di satuan pendidikan SMA dan SMK kelas X maksimal 12 rombel, sedangkan SMA dan SMK di Kota Bogor saat ini baru 9 rombel.

“Untuk di Kota Bogor saja, di tingkatan SMA kita bisa nambah 3 rombel, dikali 10 sekolah, dikali 36 siswa, ada 1000an siswa baru”, jelas Abdul Hadi.

Gus Ahad, sapaan akrabnya menekankan, pemaksimalan rombongan belajar ini menjadi salah satu peluang menyelesaikan permasalahan PPDB di Kota Bogor selain terus mengupayakan pembanguanan sekolah negeri baru.

Baca Juga  DPRD Provinsi Bali Kunjungi DPRD Jabar Konsultasikan Terkait Pengawasan Keuangan

“Persiapkan tahun ini kelasnya, bereskan urusan gurunya, tahun depan kita bisa nambah seribu (kouta siswa). Ini informasi gembira buat warga Kota Bogor”, tambahnya.

“Jumlah penduduk dan daerah baru juga bertambah, passing grade zonasi PPDB yang semakin lama kian mengecil. Maka harus ada penambahan (sekolah negeri) karena dari masalah ketersediaan dan distribusi bangku inilah masalah PPDB diskusinya panjang”, pungkas Abdul Hadi.

***

Komentar

Berita Lainnya