Tasikmalaya, Jurnalmedia.com – Fenomena “Bank Emok” atau rentenir disikapi serius oleh dewan. Pasalnya, kehadiran rentenir ini bukan mensejahterakan rakyat tapi malah menyengsarakan. “Ini sudah terjadi di berbagai daerah. Ini sangat menyusahkan masyarakat kecil,” tandas anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Drs KH Tetep Abdulatip.
Karena itu, menurut Tetep, pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi dan edukasi, karena rentenir ini bukan menolong tapi menyengsarakan masyarakat.
“Pemerintah harus peduli dengan mengeluarkan program-program yang berpihak pada masyarakat kecil. Ya dengan memberikan kredit ringan, yang bisa ditangani oleh BJB atau BPR. Paling masyarakat tidak terjerat lintah darat,” tegas Ketua Daerah Dakwah IV DPW PKS Jabar ini.
Selain itu, penggunaan anggaran atau APBD Provinsi Jabar benar-benar diperuntukkan kepentingan masyarakat, terutama menyelesaikan masalah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pengangguran. Ini juga yang menjadi perhatian Tetep.
Masalah ini juga yang mengemuka saat melakukan di sejumlah lokasi di daerah pemilihannya (Dapil), diantaranya di Desa Singasari Kec Singaparna, Kampung Bantarpayung Desa Cisaruni Kec Padakembang, dan Kec Cipedes.
Masalah di bidang pendidikan, kata KH Tetep, masyarakat menginginkan bantuan beasiswa pendidikan. Selain itu, sekolah meskipun bayar tetapi masyarakat mengharapkan pemerintah memperbesar BOS untuk sekolah supaya biaya pendidikan terjangkau. “Sementara bidang kesehatan puskesmas minta tingkatkan, terutama untuk masyarakat miskin,” tambah Ketua Daerah Dakwah IV DPW PKS Jabar ini.
Begitupula di bidang infrastruktur jalan, kata dia, rata-rata jalan sudah mulus apalagi jalan berstatus jalan Pemprov terutama jalur selatan. Paling tidak ada tambahan bantuan untuk jalan yang tidak berstatus jalan provinsi.
Bagaimana bidang pengairan? Pendiri Pesantren Al Fatah Ciawi, Tasikmalaya, ini mengatakan, pembuatan irigasi untuk wilayah yang sering dilanda kekeringan. Sementara pertanian masyarakat membutuhkan bantuan traktor dan benih berkualitas. Selain itu, pembinaan para petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian.
“Sementara bidang peternakan bantuan ternak untuk kelompok ternak dan pengajuan jangan terlalu berbelit prosesnya,” terang alumnus Fak Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Djati (UIN) tahun 1989 ini.
Tetep menegaskan, hasil reses ini akan dimasukan dalam draf pengajuan, seperti Musrenbang di desa dan dijadikan sebagai acuan program di tahun anggaran berikutnya. Selain itu, Tetep juga prihatin dengan angka pengangguran masih tinggi dan anggaran infrastruktur di daerah perlu ditingkatkan.
Khusus di dapilnya, ia bertekad terus mengawal program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sampai ke daerah dengan kualitas bagus, baik aspek perencanaan maupun pengawasan. Menurut dia, kondisi infrastrutur di daerahnya, terutama kondisi jalan masih ada yang kurang bagus. Ia mencontohkan jalur Casinga dan Ciawi yang belum bagus sepanjang lima kilometer.
Begitupula kesehatan. Mulai masalah BPJS dan kondisi rumah sakit, baik sarana prasarana maupun pelayanan. “Kami ingin Pemprov hadir dalam menyelesaikan berbagai masalah ini,” tegas Tetep.
Mengenai bantuan desa, Tetep membeberkan bantuan Pemprov untuk desa ada penambahan yang awalnya Rp 115 juga menjadi Rp 130 juga. “Tambahan Rp 15 juga dikhususkan untuk posyandu di desa tersebut,” tandasnya.
DG
Komentar