Bandung, JurnalMedia.com – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi menuturkan sekolah tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jika sarana dan prasarana penunjangnya seperti unit komputer dan server belum tersedia.
Meskipun demikian dia sangat mengapresiasi pihak sekolah dan para siswa yang rela meluangkan tenaga dan waktunya demi ikut UNBK walau harus menginap di sekolah lain dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit persiswanya.
“Sekolah tidak harus memaksakan UNBK jika dinilai sarana dan prasarananya kurang, karena bisa mengikuti Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP),” kata Hadadi di Bandung, Kamis (07/4/2017).
Sebenarnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memiliki kebijakan yaitu jika suatu sekolah ingin menumpang di sekolah lain untuk pelaksanaan UNBK maka jaraknya tidak boleh lebih dari 6 kilometer supaya tidak memberatkan siswa.
Hadadi menjelaskan bahwa pelaksanaan UNBK sampai saat ini masih menjadi opsional bagi sekolah, belum menjadi kewajiban mengingat syarat sarana-prasarana yang lumayan berat yaitu ketersediaan komputer harus 1:3 setiap sekolah.
“Mungkin sekolahnya ingin lebih memperkenalkan teknologi informasi kepada para siswanya. Jadi kita apresiasi upaya mereka,” ujar Hadadi.
Disinggung terkait dana BOS, Hadadi tidak mengelak jika dana BOS dari pusat baru akan cair pada pekan depan. Sedangkan dana BOS yang bersifat Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sudah cair sejak lama.
Menurutnya keterlambatan ini dikarenakan adanya mekanisme baru dari pemerintah pusat yang semula dana BOS berbentuk hibah kini harus melalui mekanisme belanja anggaran sendiri
“Maka dari itu, sekolah pun baru bisa mengajukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pemerintah mulai pekan depan,” ujar Hadadi.
Dia sekali lagi menjelaskan sekolah tidak perlu memaksakan diri mengikuti pelaksanaan UNBK karena masih ada UNKP. Walaupun demikian dia tidak menampik jika UNBK jauh lebih dapat meminimalisasi kecurangan dan biayanya pun lebih murah.
Terkait sekolah yang berutang kepada pihak ketiga, Hadadi mengingatkan supaya sekolah berhati-hati karena takutnya akan diberlakukan bunga berbunga dalam proses pengembaliannya.
Namun Hadadi juga tidak menyalahkan pihak sekolah yang dinilainya memiliki semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan UNBK.
“Sekolah tidak salah, karena pembangunan pendidikan juga dapat melibatkan pihak swasta seperti perusahaan atau alumni selain pemerintah,” ujar Hadadi. **
Komentar