oleh

Pemprov Jabar Akan Segera Selesaikan Keterlambatan TPP Guru

Bandung, JurnalMedia.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berjanji akan segera menyelesaikan keterlambatan tunjangan penambahan penghasilan (TPP) guru SMA/SMK serta gaji guru honorer selama tiga bulan pascaalih kelola kewenangan SMA/SMK dari kota/kabupaten ke Pemprov.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa menjelaskan, pihaknya sudah menerima banyak keluhan dari para guru SMA/SMK negeri maupun honorer mengenai keterlambatan TTP, tunjangan sertifikasi dan honor.

“Kami sudah memerintahkan ke Kadisdik dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar secara bertahap cair mulai hari ini,” katanya.

Iwa menegaskan keterlambatan TPP dan honor dari Januari hingga Maret tersebut terjadi karena ada proses khusus, terutama untuk guru SMA/SMK negeri terkait Permendagri yang baru. Awalnya hibah ke kabupaten/kota saat ini menjadi anggaran di Disdik. Sehingga anggaran di Disdik dibreakdown ke balai-balai ke sekolah.

Baca Juga  Akreditasi Unggul, FKG Universitas Moestopo Telah Hasilkan 4.721 Dokter Gigi

Untuk proses pencairan bagi SMA/SMK belum biasa karena itu proses administrasi menghambat proses pencairan. Namun Iwa memastikan persoalan ini bisa dituntaskan karena Disdik Jabar dan BPKAD bekerja keras siang malam.

“Insya Allah hari ini cair bertahap dan ditransfer ke rekening sekolah lalu ke guru. Dirapel Januari-Maret,” katanya.

Iwa menambahakan, pihaknya minta maaf karena keterlambatan tersebut mengingat proses transisi butuh kehati-hatian agar tidak ada yang terlewat. Dia mengakui Disdik Jabar kewalahan karena jumlah guru yang begitu besar.

“Semua administrasi sudah tertangani, bulan berikutnya diharapkan akan normal dan bisa lebih cepat,” ucap dia.

Anggaran untuk pembayaran guru SMA/SMK di Jabar mencapai Rp286 miliar. Selain TPP dan honor, yang turut terlambat adalah tunjangan sertifikasi yang saat ini mengeluarkan SK adalah Badan Kepegawaian Nasional.

Baca Juga  Kampus Yasiro Gelar POM untuk kali Pertama

“Ini masa transisi ada beberapa hal harus diterapkan, sesuai regulasi baru dari mendagri. Bulan-bulan selanjutnya lancar per bulan. Kecuali sertifikasi per teriwulan,” pungkasnya.

Komentar