oleh

Peran Jaksa Agung Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Dampak Covid-19

Jakarta, jurnalmedia.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin jelaskan beberapa peranan Kejaksaan dalam pendampingan hukum terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya pemulihan dampak COVID-19, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara.

Hal itu diungkapkan Jaksa Agung sebelum mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan intern tahun 2020 melalui metodawebinar  dengan tema ‘Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum (APH), Dalam Rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Coranavirus Disease (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)’, di Jakarta, Senin, (15/6/2020).

“Jaksa Agung menjelaskan tentang peran Kejaksaan RI, khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

Baca Juga  Gelar Konsolidasi Regional, Kementerian PUPR Gandeng PWI

Pada pelaksanaannya nanti, kata Hari, Kejaksaan akan mengambil peran dan fungsi pendampingan hukum (legal assistance) yang terdiri dari tiga kegiatan utama.

Pertama, pendampingan dalam penyaluran kredit dengan subsidi bunga untuk usaha ultra mikro dan UMKM. Pendampingan itu berupa sosialisasi risiko hukum pidana dan perdata bagi pelaku usaha mikro dan UMKM.

“Lalu pendampingan sosialisasi risiko hukum pidana (khususnya tindak pidana korupsi serta tindak pidana perbankan) dan perdata bagi petugas pelaksana penyaluran kredit, termasuk pejabat bank dan petugas yang memroses dan mengambil keputusan dalam analisis kredit, verifikasi data dan agunan. Selain itu pendampingan konsultasi hukum, apabila diminta dalam tahap verifikasi data dan agunan, tanpa mencampuri kewenangan pengambilan keputusan,” terangnya.

Baca Juga  Budiono Darsono: UKW Sangat Penting untuk Mengasah Kemampuan Wartawan

Kedua, lanjut Hari, pendampingan dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan penyaluran kredit dengan subsidi bunga dan pencegahan korupsi. Peran ini berupa sosialisasi dan pemberian saran pencegahan korupsi penyalahgunaan kredit subsidi tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya.

“Ketiga, yakni bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dalam penyelesaian kredit bermasalah yang diberikan berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk melakukan penagihan, somasi, mediasi hingga litigasi,” papar Kasipenkum menjelaskan.

Kejaksaan Agung mengimbau kepada pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan Program PEN untuk memperhatikan dan mengikuti prinsip-prinsip azas keadilan sosial dan menerapkan kaidah kebijakan yakni kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel.

“Prinsip lainnya yakni mendukung pelaku usaha dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tidak menimbulkan moral hazard dan pembagian biaya dan risiko antarpemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masin-masing,” tambah Hari.

Baca Juga  Pastikan Penyaluran Dana PEN Tepat Sasaran, Bjb Keluarkan Program PENtas

Pihak-pihak yang akan terlibat dalam PEN antara lain Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpnan (LPS), Bank Peserta dan Bank Pelaksana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pelaku usaha dan lain sebagainya, termasuk JPN.

PEN adalah program pemerintah dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Program itu nantinya akan dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi Pemerintah, penjaminan dan belanja negara.

Komentar