Bandung, Jurnalmedia.com – Setiap tahun sudah menjadi budaya di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk urbanisasi atau pindah ke kota besar, hal tersebut dilakukan saat momentum arus balik lebaran. fenomena tersebut bisa menjadi permasalahan baru bagi pemerintah untuk dapat mengendalikan lonjakan pendatang (penduduk musiman.red) dalam setiap tahunnya.
Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Ade Fahruroji, fenomena urbanisasi ini terjadi karena pembangunan di desa masih kalah jauh dengan pembangunan di kota.
“Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan penguatan infrastruktur kemudian penguatan fasilitas publik itu terjadi perbedaan yang menjulang tinggi (antara di kota dan desa),” katanya saat ditemui di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi.
Bahkan menurut Ade, urbanisasi terjadi karena kurang mampunya pemerintah yang ada di desa tersebut belum bisa menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang digarapkan oleh masyarakatnya.
“Paradigma pembangunan desa harus terus digalakkan, dana yang diberikan pada desa sekitar Rp 1-2 milyar tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Itu sebabnya masih banyak anggapan bagi warga desa pergi ke kota besar untuk mencari sumber pendapatan yang lebih tinggi,” ucapnya.
Ditambahkanya, upaya-upaya memang kerap dilakukan pemerintah. Seperti, dana desa berkisar dari 1 hingga 2 milyar. Itu memang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi di desa. Ade berkeinginan pemerintah merirubah pola untuk dana tersebut tidak akan cukup bahkan menurutnya Itu hanya seperti jaring pengaman sosial.
“Bukan hanya dananya yang besar tapi bagaimana secara paradigma pembangunan di desa agar bisa didorong kearah modernisasiyang cukup bagus di desa tersebut,” ujarnya.
Dalam hal ini politisi dari partai Hanura tersebut mencontohkan, jika ada satu desa yang memiliki potensi memproduksi makanan tradisional. Semua kementerian harus mendorong produk itu agar bisa dikenal di seluruh Indonesia atau bahkan dunia.
“Contoh konkret, ketika ada salah satu desa sebagai pusat pembuatan pusat peuyeum misalnya. Maka kementerian pertanian, perdagangan, semua kementerian harus mendorong anggarannya itu untuk membuat peuyeum itu menjadi produk dinikmati seluruh warga Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi desa itu bukan karena anggaran satu milyar, yang dipecah-pecah. membangun itu jangan menggunakan konsep uang recehan karena akan menghasilkan uang recehan pula,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut harus ditunjang dengan energi uang yang besar. Uang yang besar akan berani dikeluarkan jika paradigmanya memang bisa mendorong desa untuk lebih maju.
Saat ditanya mengenai urbanisasi ke Kota Bandung, menurutnya, masyarakat luar Bandung harus diberikan pemahaman.
Masyakarat harus diberikan pemahaman masih ada permasalahan lapangan kerja di Kota Bandung.
Ade menegaskan jika mau ke Kota Bandung yang penting memenuhi kebutuhan administratif. Tapi harus diberikan pemahaman bahwa persoalan di Kota Bandung. Bahkan untuk lowongan kerja, masih banyak warga Bandung sendiri yang pengangguran dan warga miskin.
” Tidak ada larangan juga untuk masyarakat lluar kota Bandung untuk datang atau pindah kesini, tapi harus dipikirkan apa yang akan dilakukan dan punya keahlian apa ketika memutuskan pindah ke kota besar,” pungkasnya.
Tn
Komentar