Bandung, Jurnalmedia.com – Terakit masih adanya mafia pupuk, Komisi II DPRD Jabar menyoroti lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Barat. Institusi ini mendesak segera ditingkatkan koordinasi dan peningkatan fungsi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam kapasitasnya mengawasi pendistribusian pupuk.
“Fungsi pengawasan belum maksimal karena tidak adanya satgas khusus yang memang fungsi pokoknya untuk menangani alur distribusi pupuk, sehingga penyerapan subsidi pupuk bisa maksimal dan tepat sasaran,” kata Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, Jumat (7/2/2020).
Rahmat menjelaskan, untuk tingkat paling bawah yaitu kecamatan, KP3 diketuai oleh camat yang beranggotakan kepala UPTD kecamatan beserta stafnya yakni para penyuluh pertanian. Untuk tingkat desa KP3 ini diketuai oleh kepala desa.
“Dalam menjamin terpenuhinya pupuk bersubsidi di daerah pemanfaatan, pengalokasian pupuk bersubsidi oleh kepala dinas pertanian provinsi dan kadis pertanian Kabupaten harus optimal menunjukkan perannya agar pupuk benar-benar sampai ke tangan petani di tingkat bawah,” ucapnya.
Ia meminta semua pihak yang terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut harus memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk, yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah.
Dalam hal pendistribusian, lanjut dia, harus terjamin ketersediaan pupuk dengan memperhatikan tujuh langkah tepat yakni jenis, jumlah, tempat, mutu,waktu, sasaran, dan harga terutama untuk kelas pupuk bersubsidi.
Untuk hal-hal teknis lainnya yang dibutuhkan di lapangan, menurutnya peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan karena bersentuhan langsung dengan petani.
Dg
Komentar