oleh

Walikota Bandung Teken 26 Kontrak Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa di E-Katalog

BANDUNG, jurnalmedia.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengembangkan Katalog Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah melalui sistem e-Katalog lokal Kota Bandung dan e-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal itu diwujudkan melalui penandatanganan 26 perjanjian kontrak antara Pemkot Bandung dengan 17 perusahaan penyedia barang dan jasa melalui sistem e-Katalog.

Pengembangannya yang masuk dalam e-Katalog lokal Kota Bandung yaitu berupa perlengkapan sekolah, pakaian dinas harian, pakaian seragam SD dan SMP, serta jasa tenaga pramusaji.

Sebelumnya jasa cleaning service, Satpam, sopir dan aspal juga telah telah masuk e-Katalog itu.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengapresiasi masuknya 17 perusahaan lokal ke e-katalog tersebut.

Baca Juga  Pemkot Bandung Bakal Tindak Tegas Pelanggar Tata Ruang Kota

“Ini merupakan salah satu bagian perwujudan ‘good governance’ di Kota Bandung. Saya ingin e-Katalog terus disempurnakan kuantitas dan kualitas barang dan jasanya,” ungkap Oded usai menandatangani Perjanjian Kontrak Tayang e-Katalog di Pendopo Kota Bandung, Rabu 6 Januari 2021.

Oded berharap, penyedia barang jasa di daerah Kota Bandung dapat lebih profesional sehingga bisa lebih transparan dan akuntabel.

“Perhatikan aspek-aspek kepatutan dari sisi administrasi harus aman. Penyedia dipastikan siap untuk memberikan kualitas barang dan jasa dengan baik. Jangan sampai dikemudian hari terjadi permasalahan,” ujar Oded.

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan dan Pengadaan (Balap) Kota Bandung, Rosyidi Santono mengatakan untuk 4 kategori belanja perlengkapan sekolah, pakaian dinas harian, pakaian seragam SD dan SMP, serta jasa tenaga pramusaji, Pemkot Bandung menjalin kerja sama dengan 17 Perusahaan dan melakukan 26 Kontrak.

Baca Juga  Tingkatkan Ekonomi, Pemkot Bandung Ajak Pengusaha Muda Kolaborasi

“Pakaian Seragam SD dan SMP diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan jasa tenaga pramusaji pengusulnya adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung,” katanya.

ia menjelaskan, sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemkot Bandung telah memiliki 9 kategori e-Katalog belanja barang dan jasa.

Dalam e-Katalog lokal terdapat sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia.

Semua disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah.

Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-Katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.

“Bahkan e-Katalog ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung saja, tetapi Kabupaten/Kota lain pun dapat memanfaatkannya dengan ketentuan melalui Kerja Sama antar kepala daerah terlebih dahulu,” papar Rosyidi.

Baca Juga  Sebanyak 29.435 Orang di Kota Bandung Sudah Menerima Vaksin Covid-19

Rosyidi berpesan kepada penyedia untuk menjalin komunikasi secara aktif dengan perangkat daerah terkait yang membutuhkan barang dan jasa dari pihaknya.

Komentar

Berita Lainnya