JAKARTA, jurnalmedia.com — Menindaklanjuti surat terbuka yang dibuat oleh Suku Baduy, Kabupaten Lebak-Banten untuk Presiden Jokowi. Dalam surat tersebut, mereka meminta agar dihapus dari destinasi wisata nasional. karena terganggu dengan jumlah wisatawan yang sudah berlebihan. Juga sampah plastik yang kian bertambah.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) akhirnya merespons kabar keinginan Suku Baduy. Kemenpar akan mencari solusi sekaligus menunggu arahan Presiden RI. Hal itu dikatakan Kepala Biro Komunikasi (Kabirkom) Sekretariat Kemenparekraf Agustini Rahayu.
Kata Ayu, sapaan akrabny, kawasan adat memang harus tetap menjadi kawasan adat, tidak bisa serta merta menjadi kawasan wisata. Wisata adat perlu ketahanan budaya (resilience) dalam memajukan kebudayaan masyarakat adat, seperti masyarakat adat Badui.
“Penghormatan terhadap nilai lokal dan kearifan masyarakat merupakan ekspresi pelestarian dan konservasi terhadap warisan dan budaya bangsa,” kata Ayu.
“Konservasi adat istiadat, alam dan budaya merupakan keniscayaan bagi bangsa yang beradab. Penting untuk mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Penetapan Kawasan Pariwisata itu memiliki aspek spasial. Di dalam ruang tersebut terdapat entitas sosial, budaya dan lingkungan, yang merupakan kehidupan masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Kemenpar juga menyadari wisata adat memang memiliki daya tarik yang dibentuk melalui keunikan, kekhasan, lokalitas dan pembeda. Tapi, Kemenpar belum dapat berbuat banyak soal permintaan masyarakat adat Baduy ini. Kemenpar akan menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo, dikutip dari Detik.com.
“Karena itu, transformasinya harus dilakukan secara cerdas, arif, dan tetap memuliakan alam, budaya, dan masyarakat,” ujar Ayu.
“Intinya adalah kami sangat menghormati aspirasi masyarakat Badui. Untuk itu kami akan menunggu arahan Presiden sambil paralel mengkomunikasikannya dengan Lembaga Adat Baduy untuk mencari solusi dari permasalahan ini,” ungkapnya. (*)
Komentar