Sumedang, jurnalmedia.com – Kesejahteraan guru swasta mengemuka saat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ridwan Solichin S Ip M Si melakukan reses. “Mereka mengusulkan agar perhatian pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta juga menjadi perhatian bagi pemerintah,” ujar Ridwan kepada media disela kegiatan resesnya.
Ia mengaku masyarakat sangat antusias dan menanti adanya reses, sehingga kehadiran dewan cukup siginifikan dalam menjaring aspirasi. “Reses kali ini memang kami tidur di dapil, khusus di Majalengka dan Subang, untuk lebih akrab dengan masyarakat yang masih ingin ngobrol panjang bersama anggota dewannya,” aku politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Selain pendidikan, mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Sumedang selama dua periode ini mengungkapkan, masalah kesehatan, khususnya peningkatan pelayanan di puskesmas juga dikeluhkan. Bahkan, lanjut dia, masyarakat mengusulkan agar puskesmas di Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka disusulkan untuk segera direlokasi.
“Alasannya karena lokasinya sudah terlalu padat dan sempit sehingga dalam pelayanan terutama parkir kurang optimal dan sangat mengganggu pelayanan,” terang alumnus Fisip Unpad ini.
Harapan lainnya, kata dia, agar tata kelola BPJS juga ada perbaikan, proses dipermudah dan tidak ada kenaikan iuran.
Masalah lainnya yang mengemuka adalah masih perlunya perbaikan akses jalan propinsi. Selain itu, di bidang pengairan akses perbaikan saluran air jaringan Irigasi bagi para petani/poktan. Begitu juga ada harapan pemerintah agar membantu poktan untuk pengadaan alat-alat pertanian, memperbaiki atau membuka akses Jalan Usaha tani (JUT) bagi kelancaran usaha para petani, dan memperbaiki pengairan saluran cacing.
“Sementara bidang peternakan para peternak berharap dibantu dalam pengadaan hewan ternak baik sapi. Selain itu, meningkatkan skill para peternak dalam mengelola hasil ternak supaya lebih produktif,” tambah Ridwan.
Bagaimana dengan bantuan desa? Ridwan mengaku, pihaknya diminta memfasilitasi para kepala desa untuk bantuan keuangan desa (bangkudes) yang prioritas dan lebih efektif dalam pemanfaatan dana supaya terserap ke masyarakat dengan baik.
“Tapi dalam waktu dekat ini kami akan memperkuat struktur partai agar dapat menjadi garda terdepan dalam menerima aspirasi masyarakat, mengajak seluruh komponen yang ada agar bersama-sama,” ungkap Ridwan.
Sementara jangan panjang, lanjut dia, bidang peternakan hampir semua para peternak yang ada di desa-desa mengharapkan bantuan pembibitan hewan ternak dan juga indukannya. Tapi kendalanya adalah legal administrasinya karena kelompok ternak yang mendapatkan bantuan adalah kelompok yang tercatat di dinas terkait berupa SKT surat keterangan terdaftar dan minimal tiga tahun.
Selain itu, pembangunan reaktivasi PT KAI di Jatinangor harus segera ada kejelasan agar tidak terjadi kebingungan. Adapun solusi agar masyarakat yang terkena dampak jangan sampai ekonominya jadi terpuruk akibat direlokasi, perlu ada pergantian yang layak bagi mereka.
Dg
Komentar