Lampung Utara, jurnalmedia.com – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC-PWRI) Kabupaten Lampung Utara, kecewa dengan kinerja dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) kabupaten Lampung Utara, pasalnya sejak bulan januari sampai memasuki bulan April belum ada kejelasan terkait kerja sama media dengan dinas kominfo, kamis (07/04/21).
Di tengah situasi yang tidak menentu, meski harus berkelahi dengan waktu, belum lagi cuaca ekstrem, ditambah pasca new normal, seolah memaksa insan media harus berjibaku melawan situasi demi mendapatkan informasi yang di sajikan untuk masyarakat, namun sangat di sayangkan sikap pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara, berbanding terbalik dengan apa yang sudah diperbuat para insan pers, seolah “tega” membunuh secara perlahan perusahaan media, yang sudah berkontribusi dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Terhitung sejak bulan Januari hingga bulan April belum ada titik terang terkait MOU antara Dinas Kominfo Lampura dengan sejumlah media yang ada di Lampung utara.
Ketua PWRI Lampung Utara Doni Mansyah, sangat menyangkan kinerja Dinas Kominfo yang di nilai sangat lambat mengambil ketetapan terkait kerja sama media dengan pihak kominfo. “Hal ini tentu bertentangan dengan program kerja Bupati Lampung Utara yang saat ini di pimpin oleh pak Budi Utomo,” kata Doni.
Doni menambahkan sejak bulan januari sampai dengan bulan april belum ada kejelasan dan ketetapan terkait kerja sama media dengan kominfo, tentu ini menjadi catatan khusus bagi kami, dan akan kami sampaikan langsung kepada bupati dan sekda, agar segera menegur kinerja dinas kominfo.
Ditempat yang sama Hartoni selaku Sekertaris PWRI, berharap Bupati dan juga Sekda dapat menegur dinas Kominfo untuk segera melaksanakan MOU terhadap media-media yang ada di kabupaten Lampung Utara,
“Saya mewakili teman-teman media meminta Bupati atau sekda menegur dinas Kominfo agar secepatnya melakukan proses kerja sama tersebut, pasalnya perkerja media ( Wartawan ) banyak bergantung pada dinas tersebut, apalagi untuk menjalin kerjasama dengan dinas lain mereka bergantung pada hasil verifikasi dari dinas Kominfo, termasuk sekretariat DPRD Lampung Utara,” tukasnya.
Masih kata Hartoni, jika alasan mereka (dinas Kominfo.red) sedang melakukan verifikasi, waktu 4 bulan tersebut sudah cukup lama dalam mempersiapkan hal tersebut,
“Kami berharap dalam waktu dekat ini, sudah bisa menanda tangani kerjasama (MoU) dengan dinas kominfo, namun apabila himbawan kami tidak dihiraukan oleh bupati dan juga sekda, sesuai usulan dari teman-teman agar melakukan aksi damai, maka saya yang akan pimpinan aksi tersebut, dan kami akan penyampaian aspirasi di depan public, sampai Bupati menegur, bahkan bila perlu memberikan sanksi, agar tidak lagi terjadi hal serupa ditahun-tahun mendatang,” tutupnya
(Agus/PWRI).
Komentar