Bandung, jurnalmedia.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dinilai tebang pilih dalam menangani kasus korupsi di Jabar. Pasalnya, kasus korupsi Bandung Creative City Forum (BCCF) atau Perkumpulan Komunitas Kreatif Kota Bandung yang diduga melibatkan mantan Walikota Bandung yang kini Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (RK) sampai sekarang belum jelas.
Begitu juga kasus dana bantuan sosial (Bansos) yang diduga Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum dan istrinya terlibat dalam kasus ini.
Tidak jelasnya kasus ini, mendorong LSM GMBI kembali aksi di kantor Kejati Jabar, Kamis (30/1). Demo yang dikomandoi Ketua Korwil Jabar I, Moch Mashur (Abah) mengaku, kecewa karena Kajati tidak ada di tempat, padahal aksi ini sudah diberitahukan sebelumnya. Akibatnya, massa memblokir pintu keluar dan masuk kantor Kejati Jabar.
“Ada apa dengan Kejati Jabar, setiap kami datang ke sini Kajati selalu tidak ada, selalu ada tugas luar. Apakah memang sengaja Kajati tidak ada niat untuk memproses kasus kasus ini, karena melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur?” tanya Abah.
Abah menuding Kejati sudah tuli dan buta terhadap kasus korupsi yang ada di Jabar. “Kejati hanya bisa memproses tukang soto, tapi kasus besar didiamkan,” tegas Abah.
Massa GMBI membubarkan diri setelah As Intel Kejati Jabar, Patris Yusran Jaya, menjanjikan Kajati akan menemui perwakilan GMBI pada Senin (3/2) dan Kamis (6/2).
Dg
Komentar