JURNAL MEDIA, BANDUNG — Karut-marut dan amburadulnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Jawa Barat tak hanya merugikan masyarakat juga mengundang banyak protes dan kritikan dari berbagai kalangan.
Seperti yang dilakukan gabungan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Badan Komunikasi Tengah Imah kota Bandung.
Gabungan ormas ini terdiri dari LSM GMBI, Gibas, Manggala, AMS, BBC, Gadjah Putih dan Pemuda Pancasila menggeruduk kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jalan Dr Radjiman, Bandung, Kamis (11/7/2024).
Ketua Gibas Kota Bandung sekaligus penanggung jawab lapangan aksi, Freddy B Sirait SH MH mengatakan, aksi tersebut bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tapi semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem PPDB Jawa Barat yang amburadul.
“Sistem PPDB sekarang leboh amburadul dari yajun-tahun sebelumnya bahkan lebih paranya lagi banyak terjadi kecurangan yang sistemik,” ucap Freddy.
Bahkan menurut Freddy dalam sistem zonasi sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, banyak oknum yang terlibat dengan memanipulasi data untuk memuluskan Calon Peserta Didik (CPD) agar diterima melalui jalur zonasi.
” Zonasi parah, memalsukan data kependudukan agar anaknya diterima,” ujarnya.
Bahkan menurut Freddy jalur prestasi rapor juga sama hanya menimbulkan keresahan di masyarakat karena banyaknya yang melakukan cuci rapor.
Ini sangat merugikan siswa yang betul-betul berprestasi, sehingga tidak bisa diterima di sekolah yang dituju,” tegasnya.
Tak hanya itu, di jalur prestasi kejuaraan pun diduga ada ‘permainan’ oknum pihak sekolah dengan orang tua CPD agar CPD bisa diterima di sekolah yang dituju.
” Diduga ada penguji yang tidak berkompeten dalam uji kompetensi yang dilakukan sekolah sehingga merugikan CPD lain yang betul-betul berprestasi,” tukasnya.
Ia berharap proses PPDB bisa diperbaiki. Ia juga meminta pihak yang melakukan pelanggaran dalam proses PPDB menjalani proses hukum.
”Makanya proses ini kami akan kawal terus,” tandasnya.
Hal senada dikatakan Ketua LSM GMBI Kota Bandung, Moh Mahsur (Abah). Abah minta Disdik Jabar memberikan keyakinan pada ormas selaku perwakikan dari masyarakat.
“Kedatangan kami bukan untuk mencari muka. Kami juga menyayangkan kami lebih cenderung dijadikan kambing hitam. Padahal, anak-anak ingin belajar, tapi sangat susah,” tegas Abah.
Menurut Abah, sistem zonasi membuat banyak anak-anak tidak masuk sekolah.
“Aturan membuat orang tua siswa pusing yang hanya menyulitkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara Ketua AMS Kota Bandung, Moch Zainal Insan membeberkan, terdapat 19 pelanggaran di tingkat SMA.
“Dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus serupa di SMA lain,” tambah Zainal.
Sementara Plt Sekretaris Disdik Jabar, Edi Purwanto mengatakan, pihaknya menawarkan solusi yaitu pertama SMA terbuka dan sekolah swasta. SMA terbuka di Kota Bandung itu di antaranya SMA 4, SMA 10 dan ada lagi SMA Cimahi.
Regulasi SMA terbuka tersendiri karena prosesnya belajar dan ada peraturan pemerintah dan siswa bisa belajar di rumah.
“Saat ini masih ada masyarakat yang membutuhkan sekolah yang belum terwadahi. Dan biasanya masyarakat masih menginginkan sekolah-sekolah negeri,” ujar Edi.
Edi mengakui, sekolah swasta kendalanya pada biaya. Ia berjanji kedepan pihaknya mencoba meringankan masyarakat.
Tan
Komentar