JURNAL MEDIA, BANDUNG — Pembangunan Rusunami di Kota Bandung segera direalisasikan. Program kolaborasi pusat dan daerah ini menargetkan penyediaan sekitar 1.000 unit rumah subsidi bagi masyarakan berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema hak milik, bukan relokasi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji langkah cepat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam membangun sinergi lintas pemerintahan.
“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rusunami, Kamis (12/2/2026).
Tantangan Pembangunan Rusunami
Maruarar mengakui program Rusunami tidak lepas dari berbagai tantangan di lapangan. Namun ia menekankan pentingnya integritas, tata kelola, kualitas bangunan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Tidak mungkin mulus tanpa kendala. Tapi dengan niat baik, doa, dan kerja sama, kita bisa. Pastikan integritas, tata kelola, kualitas hunian, dan tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” tuturnya.
Program Rusunami ini dirancang tidak hanya berada di satu titik. Pemerintah menyiapkan sejumlah lokasi potensial, salah satunya di kawasan Cimincerang, Bandung Timur, guna memperluas akses hunian layak di berbagai wilayah kota.
Skema dan Target Unit
Terkait target, Farhan berharap Kota Bandung memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi dengan skema kepemilikan.
“Kita berharap Bandung bisa dapat sekitar seribu unit. Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan sehingga bisa mencicil,” jelasnya.
Pembiayaan akan didukung subsidi melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan lebih terjangkau. Farhan juga mengusulkan profesi guru menjadi salah satu prioritas penerima manfaat.
“Di sekitar sini banyak sekolah, jadi ekosistemnya mendukung. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal lebih tenang,” katanya.
Dukungan Pemprov Jabar
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan pemerintah provinsi siap mendukung penuh program tersebut.
Pendekatan perumahan vertikal dinilai penting untuk menekan alih fungsi lahan di kawasan perkotaan.
“Perumahan vertikal kita dorong agar alih fungsi lahan bisa diminimalisasi. Terobosan Pak Wali Kota di Bandung ini bisa jadi role model dan akan kami replikasi di kota-kota lain di Jawa Barat,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan kepastian skema program—mulai dari regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan—akan diumumkan dalam dua pekan ke depan.
Komentar