JURNAL MEDIA, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung bersiap memperkuat penanganan kesehatan mental pelajar dengan melibatkan psikolog secara langsung di sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya temuan kasus gangguan emosional dan perilaku di kalangan siswa, khususnya di jenjang SMP.
Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen Psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), M. Ilmi Hatta, menyebut kondisi kesehatan mental pelajar saat ini sudah berada pada kategori “lampu kuning” dan membutuhkan intervensi profesional.
“Di sekolah memang sudah ada guru BK, tetapi kewenangannya terbatas. Untuk kasus tertentu yang cukup berat, tidak bisa hanya ditangani guru BK. Harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi,” ujar Ilmi, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, ke depan psikolog akan dilibatkan secara aktif untuk mendampingi sekolah. Selain menangani siswa, para psikolog juga akan memberikan pelatihan kepada guru Bimbingan Konseling (BK) agar mampu mengenali gejala awal gangguan mental serta melakukan penanganan awal yang tepat.
“Guru BK akan mendapatkan pelatihan. Mereka akan tahu bagaimana menghadapi anak dengan masalah emosional atau perilaku, kapan perlu merujuk ke psikolog, dan bagaimana mendampingi siswa dengan benar,” jelasnya.
Program tersebut, lanjut Ilmi, sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang sejak awal mendorong kehadiran psikolog di lingkungan sekolah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan mental siswa agar lebih sejahtera, bahagia di sekolah, serta mampu berkonsentrasi dalam belajar.
Upaya ini tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga melibatkan peran orang tua. Ilmi menilai banyak persoalan kesehatan mental anak berakar dari pola asuh dan lingkungan keluarga, sehingga edukasi kepada orang tua menjadi bagian penting dari solusi.
“Nanti akan ada kolaborasi antara Himpsi dan Dinas Pendidikan untuk intervensi di sekolah. Sementara untuk kewilayahan, bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan agar psikolog memberikan psikoedukasi kepada orang tua,” ujarnya.
Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, serta psikoedukasi bagi orang tua di tingkat wilayah.
“Masalah kesehatan mental pelajar tidak bisa ditangani satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, psikolog, pemerintah, dan orang tua,” pungkas Ilmi.
Komentar