Kab. Tangerang, jurnalmedia.com – Penyaluran Program Keluarga Harapan-Bantuan Pangan Non Tunai (PKH-BPNT) yang dilakukan di desa Kohod, Pakuhaji Kabupaten Tangerang terkesan dipaksakan. Pendamping penyaluran bantuan tersebut soroti Desa yang mengambil alih penyaluran PKH-BPNT dari Dinas Sosial tersebut.
Menurut salah satu pendamping, Muhammad Yusuf saat Pendistribusian PKH-BPNT seolah TKSK dan pendamping gagal dalam mensosialisasikan yang sudah Tupoksinya.
” Saya melihat pendistribusian PKH – BPNT sudah keluar jalur yang mana peran pendamping dan TKSK dipertanyakan kemana Tupoksi Mereka.” ucapnya.
” Kepada kepala Desa, saya sampaikan jangan terlalu mengurusi yang mana sudah ada kewenangannya. Urusi aja Anggran Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD) kemana tidak nampak peruntukanya.” tambahnya.
Dirinya menambahkan harusnya Desa lebih fokus kepada ADD dan DD agar bisa dirasakan manfaatnya.
” Itu anggaran Desa Besar coba dong itu kemana? Fokusin aja dulu ke situ ? Jangan menekan KPM kalau tidak ambil didesa akan di blokir, emang mereka siapa,” tegas Yusuf..
Menanggapi hal demikian Iskandar (mewakili pihak Desa) memandang penyaluran PKH-BPNT pihak desa bisa lebih dekat mengontrol langsung KPM di warganya.
” Saya hanya memandang diluar itu (Pedum) pembagian di desa hanya sebagai kontroling saja karna pihak desa saat di tanya masalah PKH-BPNT mereka sangat Gelap. Sedangkan ini adalah program pemerintah yang harus di kontrol, dan saat launching kita sudah koordinasi ke pihak TKSK,” jelasnya.
Namun dari informasi 3 bulan lalu yang dihimpun oleh awak media pihak Dinas Sosial tidak merekomendasikan penyaluran PKH-BPNT di desa.
Rezi/Fauzi
Komentar