JURNAL MEDIA, BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru untuk dibahas bersama DPRD Kota Bandung. Keempat regulasi tersebut mencakup pengarusutamaan gender, rumah susun, pengelolaan barang milik daerah, serta penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Tirtawening.
Usulan tersebut disampaikan Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026. Keempat Raperda itu masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.
Adapun empat Raperda yang diajukan meliputi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening.
Dalam penjelasannya, Farhan menyampaikan bahwa Raperda tentang Pengarusutamaan Gender disusun sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses serta memperoleh manfaat pembangunan. Selain itu, pengarusutamaan gender diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol proses pembangunan.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya tumpang tindih program, serta pola koordinasi dan kerja sama antarlembaga maupun perangkat daerah yang belum berjalan optimal.
“Untuk itu, perlu dibuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang diharapkan dapat mengintegrasikan program dan kegiatan pada lembaga/institusi/perangkat daerah terkait, dalam upaya memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terkait pengarusutamaan gender,” tutur Farhan.
Perbarui Kebijakan Rumah Susun
Raperda tentang Rumah Susun diusulkan untuk menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau di tengah tingginya jumlah penduduk Kota Bandung. Kondisi tersebut semakin menantang karena sebagian masyarakat memiliki tingkat penghasilan yang terbatas, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan kebutuhan hunian. Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang.
“Oleh karena itu, diperlukan perda baru yang mampu mengakomodir penyelesaian permasalahan terkait rumah susun,” katanya.
Penyesuaian Regulasi Pengelolaan Aset Daerah
Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah diusulkan karena pengelolaan aset pemerintah daerah semakin berkembang dan kompleks.
Karena itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pengelolaan aset daerah. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan barang milik daerah secara optimal, efektif, dan efisien.
Pemkot Bandung sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 12 Tahun 2018 sebagai landasan hukum pengelolaan barang milik daerah. Namun, seiring terbitnya sejumlah ketentuan baru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan terhadap regulasi tersebut dinilai perlu dilakukan.
Farhan menegaskan, pengelolaan barang milik daerah membutuhkan dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan regulasi. Terlebih, aset daerah juga memiliki potensi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penyertaan Modal untuk Perkuat Perumda Tirtawening
Sementara itu, Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening diusulkan untuk mendukung pengembangan usaha sekaligus memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah tersebut.
Penguatan modal ditujukan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, serta pengembangan bidang usaha lainnya.
Melalui Raperda tersebut, Pemkot Bandung mengusulkan penyertaan modal dalam bentuk aset daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Dengan dukungan permodalan tersebut, Perumda Tirtawening diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Empat Raperda Masuk Agenda Pembahasan DPRD
Setelah penyampaian penjelasan Wali Kota, empat Raperda tersebut menjadi agenda pembahasan DPRD Kota Bandung. Fraksi-fraksi DPRD selanjutnya mempelajari dan mengkaji materi masing-masing Raperda sebagai bahan penyusunan Pandangan Umum Fraksi.
Pandangan Umum Fraksi dijadwalkan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pada hari yang sama, rapat paripurna kedua juga akan mengagendakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi.
Tahap berikutnya, pembahasan empat Raperda tersebut akan ditangani melalui panitia khusus (Pansus). Berdasarkan kesepakatan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bandung, pembentukan Pansus disesuaikan dengan jumlah komisi yang ada.
Namun, karena masih terdapat satu Pansus yang membahas Raperda dari Propemperda Tahun 2026 Tahap I, DPRD untuk sementara akan membentuk tiga Pansus guna membahas tiga Raperda dari Propemperda Tahap II.
Sementara itu, Pansus yang membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Perumda Tirtawening akan dibentuk setelah Pansus 16 yang tengah membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah Kota Bandung menyelesaikan pembahasannya dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
Selain empat Raperda tersebut, DPRD Kota Bandung juga menjadwalkan pembahasan perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagai bagian dari agenda kerja dewan.
Komentar