JURNAL MEDIA, BANDUNG — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperkuat Program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan literasi keimigrasian sekaligus pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat tersebut berlangsung di Ballroom Gaharu, Hotel Prime Park, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Dr. Arya Pradhana Anggakara, A.Md.Im., S.H., M.P.A., LL.M., mengatakan, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, sangat penting untuk mendukung keberhasilan program keimigrasian.
Menurut Arya, PWI Jabar memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Melalui jaringan media dan wartawan, edukasi mengenai aturan, pelayanan, serta pengawasan keimigrasian diharapkan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, Kasi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Yulianto Bimanegara, bertindak sebagai ketua panitia.
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan keimigrasian, prosedur perjalanan ke luar negeri, serta risiko keberangkatan secara nonprosedural. Program ini juga menyasar pencegahan TPPO dan TPPM, khususnya terhadap masyarakat yang berencana bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) sebagai penghubung antara kantor imigrasi dan masyarakat. Petugas ini berperan memberikan edukasi, konsultasi, membangun komunikasi, melakukan deteksi dini, serta meneruskan informasi terkait potensi pelanggaran keimigrasian.
Untuk memperluas jangkauan edukasi, program tersebut juga melibatkan Agen Literasi Desa Binaan Imigrasi yang berasal dari unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan tokoh masyarakat.
Selain memberikan pemahaman mengenai dokumen perjalanan dan prosedur bekerja ke luar negeri, program ini diarahkan untuk memetakan wilayah rawan keimigrasian, termasuk daerah kantong pekerja migran, wilayah transit, serta kawasan dengan konsentrasi tenaga kerja asing dan warga negara asing.
Berbagai kegiatan edukasi dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, kunjungan masyarakat, edukasi di sekolah dan pesantren, hingga pemanfaatan media sosial dan podcast. Pendekatan ini diharapkan membangun sistem peringatan dini (early warning system) berbasis partisipasi masyarakat.
Melalui sinergi dengan PWI Jabar, Imigrasi Bandung berharap pers dapat memperkuat penyebaran informasi mengenai prosedur keimigrasian yang benar, bahaya perekrutan pekerja migran ilegal, serta modus penipuan berkedok tawaran pekerjaan di luar negeri.
Kolaborasi ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja nonprosedural yang berisiko mengarah pada TPPO maupun penyelundupan manusia.
Dengan keterlibatan pemerintah, aparat, insan pers, tokoh masyarakat, dan warga, Program Desa Binaan Imigrasi diharapkan semakin optimal dalam memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat sekaligus melindungi warga dari berbagai tindak kejahatan lintas negara. (***)
Komentar