JURNAL MEDIA, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pendidikan gratis selama 12 tahun sehingga berbagai kebutuhan sekolah harus dipenuhi melalui anggaran pemerintah, bukan dibebankan kepada masyarakat.
“Menurut saya, yang harus menjadi fokus adalah bagaimana APBD Provinsi Jabar dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Mulai dari ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Ono Surono di Kota Bandung, Jumat (17/7/2026).
Ono menjelaskan Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memprioritaskan pemenuhan sarana, prasarana, serta kebutuhan operasional sekolah negeri tanpa membebani orang tua siswa melalui kebijakan SPP.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas sekolah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghidupkan kembali SPP di sekolah negeri. Persoalan tersebut justru menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus diselesaikan melalui penguatan anggaran pendidikan.
Ono juga mengkritisi usulan yang menyebut SPP hanya akan dikenakan kepada masyarakat kategori desil 6 hingga desil 10. Ia menilai pendekatan tersebut belum tepat karena validitas data kesejahteraan masyarakat masih menyisakan banyak persoalan.
“Belum tentu masyarakat yang masuk kategori desil 6 sampai desil 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Faktanya, masih banyak warga kurang mampu yang tidak menerima bantuan sosial atau bahkan BPJS-nya dinonaktifkan karena persoalan validitas data,” ujarnya.
Selain memperkuat sekolah negeri, Ono mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan yang lebih besar kepada sekolah swasta agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan tanpa harus sepenuhnya membebankan biaya kepada peserta didik.
Ia berharap wacana pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri tidak berlanjut menjadi kebijakan dan pemerintah lebih fokus memastikan anggaran pendidikan mampu menjawab seluruh kebutuhan sekolah di Jawa Barat.
Komentar