JURNAL MEDIA, BANDUNG – DPRD Kota Bandung mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun agar mampu menghadirkan kebijakan penyediaan hunian yang lebih inklusif, layak, sehat, aman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Revisi regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjawab persoalan keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian di Kota Bandung, tetapi juga memastikan rumah susun menjadi lingkungan tempat tinggal yang nyaman dengan dukungan fasilitas publik dan tata kelola yang baik.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun yang digelar di Ballroom Hotel Grandia, Senin (2/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., serta pimpinan dan seluruh anggota Panitia Khusus (Pansus) 20 DPRD Kota Bandung bersama tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani, S.Pd.I. Forum tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman materi dan penyempurnaan substansi regulasi agar kebijakan penyelenggaraan rumah susun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, yang akrab disapa Kang Asmul, menegaskan bahwa revisi Perda Rumah Susun harus mampu mengubah cara pandang terhadap hunian vertikal. Menurutnya, rumah susun tidak boleh hanya diposisikan sebagai solusi keterbatasan lahan, tetapi juga harus menjadi tempat tinggal yang memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebanggaan bagi penghuninya.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
Kang Asmul menjelaskan, rumah susun memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan penyediaan hunian di Kota Bandung. Pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, ditambah tingginya harga properti, membuat masyarakat membutuhkan alternatif hunian yang lebih terjangkau.
Dalam kondisi tersebut, rumah susun dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Namun, pembangunan hunian vertikal harus disertai perencanaan yang matang dan sistem pengelolaan profesional agar kualitas kehidupan penghuninya tetap terjaga.
Ia juga menekankan bahwa keterjangkauan hunian tidak hanya berkaitan dengan harga atau biaya tempat tinggal. Kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan transportasi publik juga harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan rumah susun.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Karena itu, revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat memperkuat landasan kebijakan penyelenggaraan rumah susun, mulai dari aspek penyediaan hunian, kualitas lingkungan, hingga pengelolaan bangunan dan fasilitas pendukungnya.
Melalui penyempurnaan regulasi tersebut, DPRD Kota Bandung berharap rumah susun ke depan tidak sekadar menjadi alternatif tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Lebih dari itu, hunian vertikal diharapkan mampu menghadirkan lingkungan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan serta memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
Komentar