JURNAL MEDIA, TUBABA – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II Raperda APBD 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tubaba, Senin (16/11/2026). Rapat dihadiri Bupati Tubaba Novriwan Jaya bersama Wakil Bupati Nadirsyah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat pemerintah daerah, serta seluruh camat.
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah dalam Raperda APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp737.566.961.893, sedangkan belanja daerah mencapai Rp724.594.961.893.
Pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp76.330.379.220, pendapatan transfer Rp661.236.582.673, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp9.503.586.194. Sementara itu, belanja daerah mencakup belanja operasi dan modal sebesar Rp646.769.800.253, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp76.825.556.640.
Dari struktur anggaran tersebut, tercatat surplus sebesar Rp12.972.000.000. Adapun pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp30.228.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp43.200.000.000, sehingga pembiayaan neto mengalami defisit Rp12.972.000.000. Dengan demikian, SiLPA tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.
Tujuh fraksi DPRD Tubaba, yakni Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, Perindo, Amanat Nurani Buruh, serta Kebangkitan Sejahtera Berkarya, pada prinsipnya menerima dan menyetujui Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Meski demikian, seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah. Di antaranya, meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel, serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan UMKM, petani dan nelayan lokal, hingga penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Menanggapi persetujuan tersebut, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tubaba atas sinergi serta kerja sama selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen kebijakan strategis yang menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menjadi landasan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa kondisi fiskal daerah harus diperkuat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerah, memaksimalkan sumber pembiayaan yang sah, serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran,” ujar Novriwan.
Bupati berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat, tidak hanya dalam perencanaan dan pembahasan anggaran, tetapi juga dalam mengawal serta mengawasi pelaksanaan seluruh program APBD 2027 agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Persetujuan seluruh fraksi DPRD ini menjadi tahapan penting dalam proses penetapan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2027 guna mendukung pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
YORDAN










Komentar