oleh

Menghindari Konflik dan Minta Perlindungan Hukum, DPC Partai Demokrat Lampura Sambangi Mapolres

Lampung Utara,  jurnalmedia.com – Menindaklanjuti instruksi DPP Partai Demokrat, DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Utara menggelar rapat pleno, acara dipimpin langsung oleh ketua DPC Partai Demokrat M. Yusrizal.

Hadir dalam acara tersebut sekertaris Partai demokrat, segenap anggota Fraksi demokrat DPRD lampung utara, pengurus dan kader demokrat kabupaten lampung utara, agenda pleno diantaranya mengajak seluruh kader partai demokrat untuk merapatkan barisan serta mengadukan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal ke Mapolres Lampung Utara, Senin (29/3/2021).

Setelah usai menggelar rapat pleno kegiatan dilanjutkan dengan menyambangi Mapolres Lampung Utara.

Ketua DPC Demokrat Lampung Utara M. Yusrizal didampingi sekretaris Herwan Mega, anggota fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Utara, beserta kader partai Demokrat menyerahkan surat pengaduan terkait KLB yang digelar di Deli Serdang beberapa waktu lalu.

“Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya konflik terbuka sekaligus meminta perlindungan hukum kepada pihak Polres Lampung Utara, terkait pengaduan kami (DPC PD) tentunya kami sertai dengan surat tembusan yang kami tujukan kepada Kodim 0412, KPUD, Ketua DPRD dan juga Kesbangpol Pemkab Lampung Utara, surat tembusan tersebut, langsung kami layangkan pada hari ini juga dan sudah diterima langsung oleh masing-masih institusi,” jelas Yusrizal.

Yusrizal menambahkan, bahwa tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk menimalisir terjadi konflik terbuka terkait kepengurusan Partai Demokrat pasca kongres luar biasa yang dilakukan di Medan Belum lama ini.

“Kedatangan kami ke Mapolres bertujuan untuk Meminta perlindungan hukum selaku pengurus Partai yang sah, sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM dan perundang-undangan Partai Demokrat di bawah kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah dan diakui,” tegas Yusrizal.

Masih kata Yusrizal Partai Demokrat Lampung Utara tetap solid dan kompak mendukung kepengurusan AHY tidak ada dualisme kepengurusan, karena kepengurusan yang sah ada di bawah kepemimpinan AHY.

“Kami adalah bagian dari keputusan kepengurusan yang diakui oleh pemerintah. Sekali lagi saya menghimbau kepada kader Demokrat yang ada di Kabupaten Lampung Utara agar tetap solid dan merapatkan barisan mendukung AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah,” pungkasnya.

(Agus)

Komentar