JURNAL MEDIA, BANDUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat mendorong insan pers berperan aktif mencegah kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Selain memberitakan kasus, jurnalis dituntut mengedukasi masyarakat dan memastikan akurasi informasi di tengah maraknya penipuan yang memanfaatkan tiruan wajah, suara, serta penyebaran hoaks.
Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan, menyampaikan hal tersebut dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Forum yang digagas PWI Jabar bersama komunitas Jurnalis Hukum Bandung (JHB) ini bertujuan memperkuat literasi digital, perlindungan masyarakat, dan kepercayaan publik di ruang digital.
Menurut Tantan, perkembangan AI menghadirkan tantangan baru karena teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi identitas dan menjalankan penipuan yang semakin sulit dikenali.
“Sekarang ada social engineering yang memanfaatkan AI. Suara bahkan wajah seseorang bisa ditiru, sehingga masyarakat berpotensi tertipu,” kata Tantan.
Ia menegaskan, pers memiliki tanggung jawab penting dalam menangkal hoaks melalui verifikasi informasi, konfirmasi kepada sumber terkait, dan pemberitaan yang membantu masyarakat mengenali modus kejahatan digital.
“Saya menganggap pers menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.
Tantan menilai, tantangan jurnalistik semakin besar di tengah maraknya fenomena post-truth, ketika persepsi dan keyakinan dapat lebih memengaruhi masyarakat dibandingkan fakta yang telah diverifikasi.
Karena itu, wartawan perlu berhati-hati saat menerima foto, video, atau rekaman suara yang belum jelas sumbernya. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan konten tersebut autentik dan tidak menyesatkan publik.
Selain menjalankan fungsi kontrol sosial, pers juga diharapkan aktif memberikan edukasi mengenai modus penipuan berbasis AI, cara memeriksa kebenaran informasi, serta pentingnya melakukan konfirmasi melalui saluran resmi sebelum mempercayai pesan atau melakukan transaksi digital.
Ketua JHB, Suyono Widik, mengatakan forum tersebut digelar sebagai respons terhadap meningkatnya risiko kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi AI.
Mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik”, forum ini diharapkan mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman di Kota Bandung.
“Tujuannya menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital, terutama teknologi AI, dengan rasa aman,” ujar Suyono.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turut mengapresiasi penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026. Meski tidak dapat hadir langsung karena memiliki agenda kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, Farhan berharap forum tersebut berjalan lancar dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital.
Forum ini juga mendapat dukungan lintas sektor dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia (BI), BJB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MUJ, dan Semen Kujang.
Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat literasi digital, meningkatkan keamanan transaksi, serta mendorong penggunaan teknologi AI secara aman dan bertanggung jawab.
Melalui forum ini, PWI Jabar dan JHB menegaskan pentingnya sinergi media, pemerintah, regulator, perbankan, dan dunia usaha untuk menghadapi ancaman kejahatan digital. Pers diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat dari manipulasi digital dan penyebaran hoaks.
Komentar