JURNAL MEDIA, BANDUNG — Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menggeser fokus pembangunan dari penataan fondasi menuju penguatan dan perluasan dampak bagi masyarakat.
Satu tahun pertama kepemimpinan Farhan diarahkan pada pembenahan tata kelola melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis). Penataan data kewilayahan, penguatan sistem administrasi, serta intervensi berbasis kebutuhan riil warga menjadi prioritas awal.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujar Farhan, Kamis 19 Februari 2026.
Pada awal masa jabatan, Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Inflasi berada di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar. Isu sampah dan sanitasi pun menjadi pekerjaan rumah strategis.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai simpul utama informasi sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga.
Kerangka pembangunan disusun berbasis indikator sosial-demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.
“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” katanya.
Program Prakarsa Bandung Utama menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen. Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif sebagai penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali siskamling.
Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6–10 pada periode September 2025 hingga Februari 2026. Di bidang ketenagakerjaan, sepanjang 2025 tercatat 5.207 orang berhasil ditempatkan kerja melalui berbagai skema, mulai dari PKWT, job fair, magang, hingga penempatan internasional.
Penguatan tata kelola juga tercermin dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Memasuki tahun kedua, Farhan menegaskan tiga pilar utama pembangunan.
Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen Open Defecation Free (ODF) dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan hingga 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen. Infrastruktur juga diarahkan sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal.
Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio). Transformasi UMKM dan penguatan ekosistem pariwisata menjadi strategi agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial, dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan penuh bagi pekerja rentan.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan.
Tahun kedua kepemimpinan ini diarahkan bukan hanya menjaga capaian, tetapi memastikan dampak pembangunan semakin terasa hingga tingkat RT dan RW di Bandung.
Komentar