Bandung, Jurnalmedia.com – Partisipasi dan kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan di kota Bandung, jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah maka efektivitasnya hanya 15% saja.
Pada Musrenbang ini, sebanyak 5.091 usulan telah dimasukkan dari forum RW, kelurahan, dan kecamatan. Dari jumlah tersebut, ada 152 usulan yang ditolak karena berbagai hal, serta ada 4.939 usulan yang masih diverifikasi oleh petugas hingga RKPD disahkan pada bulan Mei mendatang.
Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Usulan yang ditujukan kepada 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu diajukan senilai Rp 1,18 triliun.
“Kita tidak bisa mengandalkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) saja. APBD Kota Bandung itu terlalu kecil untuk melaksanakan seluruh pembangunan di Kota Bandung, maka kita perlu melibatkan seluruh pihak untuk terlibat dalam pembangunan,” kata Wali Kota Bandung Muhamad Solihin saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Bandung di Grand Pasundan Hotel, Jumat (9/3/18).
Solihin sangat berharap Musrenbang kali ini bisa betul-betul mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat sekaligus melibatkan mereka dalam pembangunan. Terlebih lagi, Musrenbang ini sangat strategis bagi pembangunan.
“Musrenbang tahun ini menurut saya sangat strategis karena akan memberikan jalan bagi wali kota terpilih untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dirancang oleh masyarakat,” jelasnya.
Oleh sebab itu, para calon Wali Kota Bandung hendaknya memperhatikan hasil Musrenbang ini sebagai bentuk aspirasi dari warga. Solihin berharap wali kota terpilih bisa mewujudkan harapan-harapan tersebut.
Sementara itu, Plh. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Evi S. Shaleha menuturkan, Musrenbang ini telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Rembug Warga pada 12-23 Januari 2018, Musrenbang Kelurahan pada 12-21 Februari 2018, Musrenbang Kecamatan pada 24-28 Februari 2018, hingga Forum Gabungan yang digelar pada 1 Maret 2018 lalu.
“Pada Musrenbang ini tiap RW bisa menginput usulan berdasarkan kamus usulan yang kemudian diverifikasi secara berjenjang oleh perangkat daerah. Diharapkan proses perencanaan partisipatif akan semakin meningkat dengan kualitas usulan dan kepastian akomodasi dari sistem e-musrenbang yang telah diberlakukan,” jelas Evi.
Ia menyatakan, pada 2019 akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, terlebih lagi karena akan dipimpin oleh pemimpin baru. Namun ia tidak khawatir selama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat saling membantu dalam membangun kota.
“2019 adalah tahun yang akan penuh dinamika, perubahan kebijakan nasional yang harus kita respon dengan perubahan yang cukup substansial akan memberi tambahan pekerjaan rumah yang tidakk mudah. Namun Pemerintah Kota Bandung merasa berbesar hati karena memperoleh dukungan dari seluruh pihak dengan semangat kolaboratif untuk keberhasilan pembangunan di Kota Bandung,” ujar Evi.
Red
Komentar