JURNAL MEDIA, BANDUNG – DPRD Kota Bandung bersama Pemerintah Kota Bandung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda). Penetapan regulasi ini menjadi dasar perubahan bentuk badan hukum Bank Bandung dari perusahaan umum daerah (Perumda) menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda).
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Rabu, 14 Oktober 2026, setelah melalui pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 18 DPRD Kota Bandung.
Ketua Pansus 18 DPRD Kota Bandung, M. Bagja Jaya Wibawa, mengatakan perubahan bentuk badan hukum sekaligus nomenklatur menjadi Perseroda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran Bank Bandung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut Bagja, perubahan tersebut perlu diikuti peningkatan keseimbangan antara orientasi keuntungan perusahaan (profit oriented) dan fungsi pelayanan publik (public service).
“Harapannya, setelah perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur ini, Perseroda BPR Kota Bandung (Bank Bandung) semakin bersemangat dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di sisi lain, keseimbangan antara orientasi keuntungan dan pelayanan publik juga harus semakin baik,” ucapnya.
Bagja menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan yang profesional dan berdaya saing harus menjadi perhatian utama. Dengan tata kelola dan kinerja perusahaan yang baik, Bank Bandung diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi nasabah sekaligus meningkatkan kepuasan terhadap layanan perbankan.
Selain itu, penguatan kinerja perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
“Kami berharap Perseroda BPR Kota Bandung dapat menjadi BUMD yang sehat, profesional, dan prudent, serta semakin luas kegiatan usahanya juga berkontribusi maksimal bagi PAD Kota Bandung,” katanya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bandung, khususnya Pansus 18, yang telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.
“Terima kasih dan penghargaan kepada DPRD Kota Bandung atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar melalui Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan satu buah Raperda Kota Bandung tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung yang pada hari ini telah disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutur Farhan.
Farhan menjelaskan, penetapan Perda tersebut tidak sekadar mengubah nomenklatur dan bentuk badan hukum perusahaan. Perubahan ini juga diharapkan berdampak terhadap pengembangan peran dan fungsi Bank Bandung dalam memberikan layanan perbankan kepada masyarakat.
Pengembangan kegiatan usaha dan layanan perbankan diharapkan dapat memperkuat kontribusi Bank Bandung dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika perekonomian nasional.
Ia menambahkan, Pemkot Bandung telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kondisi Bank Perekonomian Rakyat Kota Bandung. Upaya tersebut antara lain melalui penataan manajemen, penanganan kredit macet, serta peluncuran produk simpanan baru.
Dengan perubahan bentuk badan hukum dan penguatan tata kelola perusahaan, Bank Bandung diharapkan mampu mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan publik secara berimbang.
Komentar