JURNAL MEDIA, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berperan lebih luas dalam mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi tersebut diarahkan untuk menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat hingga tingkat kewilayahan. Perluasan peran ini menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina (TP) Posyandu Kota Bandung yang digelar sebagai bagian dari sosialisasi dan implementasi konsep Posyandu berbasis enam SPM.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, paradigma baru Posyandu mencakup keterlibatan enam bidang pelayanan, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan infrastruktur, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
“Posyandu tidak hanya bertugas mengukur berat badan dan tinggi badan, tetapi cakupan kerjanya sudah jauh lebih luas. Keterlibatan Posyandu nantinya justru menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian enam SPM tersebut,” ujar Farhan, Rabu, 4 November 2026.
Menurutnya, perubahan paradigma tersebut sejalan dengan arahan Kementerian Dalam Negeri dan Ketua TP Posyandu Nasional. Dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, Posyandu diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Peran Posyandu di tingkat kewilayahan juga dinilai strategis karena dapat mendukung identifikasi kebutuhan warga sekaligus memperkuat koordinasi pelayanan lintas sektor.
Selain memperluas cakupan pelayanan, Farhan menekankan pentingnya peran Posyandu dalam mendukung percepatan penanganan stunting di Kota Bandung.
Ia menyebutkan, terdapat dua target utama yang perlu dicapai, yaitu mewujudkan zero new stunting atau mencegah munculnya kasus baru stunting serta menurunkan prevalensi stunting.
Menurut Farhan, penurunan prevalensi stunting membutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan. Karena itu, penanganannya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesaat, melainkan harus melibatkan berbagai tahapan dan sektor.
“Untuk menurunkan prevalensi, tidak bisa dilakukan hanya melalui kegiatan dalam waktu singkat. Ini harus dilakukan secara sistemik,” katanya.
Ia menjelaskan, pencegahan kasus baru stunting perlu dimulai sejak dini, bahkan sebelum pasangan memasuki jenjang pernikahan. Upaya tersebut kemudian dilanjutkan selama masa kehamilan hingga proses persalinan.
“Untuk mencapai zero new stunting, kita mulai dari penanganan sejak seseorang akan menikah, kemudian hamil, sampai melahirkan,” tuturnya.
Melalui transformasi Posyandu berbasis enam SPM, Pemkot Bandung berharap pelayanan dasar di tingkat masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting, Posyandu juga diharapkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.
Komentar