JURNAL MEDIA, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi kunci utama keberhasilan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pendidikan juga dapat menjadi instrumen penggerak pemerintahan, selain kepemimpinan yang berintegritas, kompetensi manajerial, dan etika birokrasi.
“Investasi cerdas adalah aliran anggaran pendidikan untuk masa depan Indonesia. Contohnya, kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan jumlah lulusan,” ujar Rizal Khairul saat menjadi narasumber Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota Bandung yang digelar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu (31/1/2026).
Dalam kuliah yang dihadiri mahasiswa dan tenaga pengajar tersebut, Rizal memaparkan bahwa Indonesia Emas 2045 merupakan janji sekaligus tantangan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan inovasi tinggi pada momentum 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Untuk mencapainya, kata dia, diperlukan transformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif. Pasalnya, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan stereotipe birokrasi yang cenderung tradisional, dengan struktur kaku dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat. Selain itu, masih terdapat ASN yang belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi, meskipun sekitar 60 persen ASN saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z.
“Kebutuhan birokrasi ke depan harus adaptif dan inovatif. Diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja, solusi kreatif dari generasi muda, serta pemerintahan yang transparan dan responsif,” katanya.
Rizal menambahkan, untuk mendorong arah tersebut perlu diciptakan lingkungan kerja yang menarik dan memberdayakan. Hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan pegawai muda dalam pengambilan keputusan, mempercepat adopsi teknologi, serta menerapkan strategi rekrutmen yang cermat.
“Menuju Indonesia Emas 2045 mendorong birokrasi yang lebih responsif dan inklusif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di era modern. Pendidikan adalah mesin penggerak tata kelola pemerintahan berkelanjutan hingga masa depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rizal Khairul menyampaikan bahwa tantangan di sektor pendidikan perlu dijawab melalui strategi implementasi kebijakan yang tepat, di antaranya dengan menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah, menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman teknis, serta memastikan dukungan guru.
Selain itu, diperlukan upaya mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah melalui pendanaan inovatif, adaptasi kurikulum lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat berbasis nilai.
“Tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini dibutuhkan untuk pengelolaan sumber daya yang efektif dalam implementasi kebijakan. Saya berharap energi mahasiswa hari ini kelak dapat bermanfaat bagi rakyat dan dibutuhkan oleh pemerintah,” tuturnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya dosen Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Risbon Sianturi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung Dr. Rini Ayu Susanti, serta Founder Prisma Muda dan Duta Bava Jawa Barat Alfath Fadillah Ridwannur. Turut hadir Sekretaris Program Studi Administrasi Publik UMB Yayan Andri dan dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik Fatmawati.
Komentar