oleh

Dadang Supriatna Lantik 7 Pejabat Eselon II, Tegaskan Nilai Jabatan sebagai Amanah

JURNAL MEDIA, SOREANG — Tujuh pejabat eselon II Pemkab Bandung resmi dirotasi dan dilantik di Gedung Moh Toha, Komplek Pemkab Bandung, Jumat (20/2/2026). Bupati Dadang Supriatna menekankan integritas, profesionalisme, dan nilai ASN BerAKHLAK sebagai kunci keberhasilan birokrasi. Pelantikan dipimpin langsung Bupati Dadang Supriatna.

Selain pejabat eselon II, sejumlah pejabat administrator dan fungsional juga dilantik di lingkungan Pemkab Bandung.

Pergantian Jabatan Strategis

  • Dicky Anugrah menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin).
  • Mochamad Usman menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menggantikan Erwin Rinaldi, yang kini Asisten Ekonomi dan Pembangunan menggantikan Nina Setiana (purna tugas).
  • Muhamad Hairun menjabat Asisten Administrasi Umum, sedangkan Kepala DP2KBP3A kini diisi dr. Mulja Munadjat.
  • dr. Yani Sumpena Muchtar menjadi Dirut RSUD Cicalengka, dan dr. Yuli Irnawaty Mosjasari Dirut RSUD Otista Soreang.
Baca Juga  Pemkot Bandung Kembalikan Fungsi Trotoar, Penataan PKL Dilakukan Berkeadilan

Bupati Dadang menegaskan pelantikan ini bagian dari penyegaran organisasi agar birokrasi Pemkab Bandung lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan zaman.

“Saya ucapkan selamat bekerja kepada pejabat yang dilantik. Buktikan kemampuan dengan integritas, profesionalisme, loyalitas, dedikasi, kerja sama, dan komitmen tinggi,” ujarnya.

Proses rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan prinsip kompetensi, integritas, dan administrasi. Dadang menambahkan, langkah ini memperkuat barisan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung yang BEDAS, maju, dan berkelanjutan.

Pelantikan ini bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Bupati Dadang dan Wakil Bupati Ali Syakieb periode 2025–2030. Dadang mengingatkan tantangan ke depan semakin berat, sehingga pejabat baru diminta bergerak cepat dan melakukan konsolidasi di perangkat daerah masing-masing. ***

Komentar