JURNAL MEDIA, BANDUNG – Komisi V DPRD Jawa Barat terus melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk mengevaluasi dan menuntaskan berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pihaknya juga akan segera menyampaikan informasi secara utuh kepada publik terkait hasil evaluasi serta sikap Komisi V terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
Hal itu disampaikannya usai melakukan konsultasi dengan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, di Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).
Menurut Yomanius, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan SPMB menunjukkan adanya masalah serius yang perlu segera ditangani. Salah satunya terkait ketidaksiapan sistem yang berdampak pada terganggunya proses pendaftaran.
“Ini problem yang dirasakan masyarakat. Kekecewaan tumbuh di masyarakat karena sistem sering error, hang atau freeze, serta berjalan lambat saat digunakan,” ujarnya.
Karena itu, Komisi V merasa perlu menyampaikan perkembangan situasi di lapangan kepada pimpinan DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai kendala yang terjadi.
Terkait usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) SPMB yang disampaikan sejumlah elemen masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yomanius menjelaskan bahwa kewenangan tersebut berada di tingkat fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat.
Meski demikian, Komisi V akan tetap menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rapat kerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
Selain itu, Komisi V juga menyatakan dukungan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos SPMB.
“DPRD mendukung kebijakan tersebut, namun tentu harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah saat ini,” kata Yomanius.
Komentar