JURNAL MEDIA, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Toni Wijaya menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Bandung ke depan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grandia, Bandung, Senin (2/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung lintas komisi dan fraksi.
Menurut Toni, RKPD 2027 tidak sekadar dokumen perencanaan tahunan, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama persoalan pengangguran dan kemiskinan.
“Pengurangan pengangguran dan kemiskinan harus menjadi prioritas substantif, bukan sekadar target administratif,” ujarnya.
Ia menekankan agar penyusunan RKPD 2027 dilakukan secara terukur, lintas sektor, dan berbasis wilayah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Dalam upaya menekan pengangguran, DPRD mendorong penciptaan lapangan kerja produktif melalui penguatan UMKM berbasis kewilayahan, ekonomi kreatif, serta sektor jasa perkotaan. Program pelatihan kerja juga harus terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta tidak bersifat seremonial.
“Pengangguran terdidik harus dijawab dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital,” katanya.
Toni juga menyoroti pentingnya pendekatan money follow territory, yakni intervensi penurunan pengangguran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah di Kota Bandung.
Sementara dalam pengurangan kemiskinan, ia menegaskan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup. RKPD 2027 harus mendorong transformasi dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
Penguatan integrasi program lintas perangkat daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga penguatan ekonomi keluarga, dinilai penting. Selain itu, data kemiskinan harus menjadi satu data terpadu sebagai dasar kebijakan.
DPRD Kota Bandung juga menekankan pentingnya efektivitas anggaran. Setiap belanja APBD harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RKPD 2027 harus menjadi jembatan antara visi pembangunan dan kebutuhan konkret masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik,” tuturnya.
Ia menegaskan komitmen DPRD Kota Bandung untuk mengawal proses penyusunan RKPD 2027 agar menjadi dokumen perencanaan yang inklusif, realistis, dan berpihak kepada rakyat.
Komentar